Jakarta, transnews.co.id- Banjir di wilayah Jabodetabek, Jabar dan Banten tampaknya merupakan permasalah rutin setiap tahun.
Menyikapi kondisi ini BNPB Pusat mengajak multipihak berdiskusi untuk mencari solusi permanen penanganan banjir.
“Melalui FGD (focus group discussion), kita mengharapkan masukan dari tiga provinsi serta para pakar sehingga kita dapat menghasilkan solusi ke depan dalam mengelola ekositem dan mengurangi dampak bencana,” ujar kepala BNPB Pusat Doni Mardova pada kegiatan FGD di Graha BNPB Jakarta, Senin (2/3/2020).
Kegiatan FGD dihadiri oleh Menteri PMK Muhadjir, Gubernur Jabar, Gubernur DKI, Bupati Karawang serta sejumlah Kepala Daerah lainnya.
Doni menegaskan bahwa permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan secara sektoral tetapi dengan kolaborasi.
“Kita perlu menyusun program terintegrasi baik dari hulu, tengah hingga hilir,” tambah Doni.
Sehubungan dengan penanganan banjir di wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan secara bersama, seperti terkait penyelarasan regulasi antar wilayah administrasi yang berbeda terkait penanganan daerah aliran sungai atau rekayasa sipil.
Gubernur Emil menyampaikan pihaknya telah berupaya untuk terus mengurangi potensi bahaya banjir dengan berbagai kegiatan. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar yang akan dihutankan pada tahun ini sehingga kawasan itu akan dapat menjadi tangkapan air hujan dan mampu mencegah banjir dan longsor.
Namun Ridwan menekankan juga pentingnya nilai ekonomi dari lahan yang akan dihutankan tersebut.Selain itu, ia menginovasi gerakan penanaman 50 juta pohon.
“Penanaman ini melibatkan masyarakat, mereka yang Bahagia akan menanam pohon. Mereka yang mau menikah, yang naik pangkat, atau mendapatkan IMB,” katanya. (Nas)
