Jakarta, TransNews.co.id-Menyusul ditangkapnya Mensos RI Juliari Batubara oleh KPK terkait Bansos, Pengamat politik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah Seperti dikutip Tirto.co.id, Selasa (8/12/2020) di Jakarta mengatakan karena kasus ini bansos sembako sebaiknya dievaluasi sebab selama ini memang dugaan penyelewengan sering ditemukan di lapangan.
Misalnya, sembako berkualitas buruk adalah tanda bahwa ada dana yang disunat sehingga produk yang dibagikan harganya lebih murah dari yang semestinya.
“Sebenarnya sudah ada indikasi itu (‘downgrade’ kualitas sembako). Cuma, kan, masalahnya baru ini yang terungkap. Bagaimana yang di daerah, yang menurut saya lebih parah lagi?” kata Trubus seraya menawarkan saran mengganti bansos sembako sebaiknya alihkan ke tunai.
Dikatakannya untuk membantu penduduk terdampak COVID-19, pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/ pangan/ sembako senilai Rp 25 triliun.
“Jadi setidaknya ada uang yang siap disalurkan sebesar Rp 68,6 triliun,”ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan ekonom senior Faisal Basri dalam situs pribadinya. Menurutnya dana hampir Rp 70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan jika dikonversi dalam bentuk tunai.
Faisal memberi contoh beras dan gula tidak cocok untuk penerima yang menderita diabetes, lalu keluarga yang memiliki bayi bisa membeli susu sendiri jika tak ada dalam paket. Intinya, penerima lebih leluasa memilih barang yang sesuai kebutuhan,”ujar Faisal.
Faisal menambahkan, keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan. Menurut teori mikroekonomi, pilihan yang lebih banyak akan memberikan kepuasan lebih tinggi ketimbang bantuan barang,” katanya.
Uang tunai ini,sambung Faisal bisa dibelanjakan di warung tetangga atau pasar rakyat, yang pada akhirnya membuat perputaran uang di kalangan pengusaha kecil, mikro, dan ultra-mikro bertambah. Perputaran uang dalam skala seperti ini tentu menambah panjang nafas mereka yang sudah tersengal-sengal diterpa pandemi.
“Maslahat yang diterima mereka lebih merata ketimbang lewat pengadaan terpusat,” katanya lagi.
Faisal mengatakan, bantuan tunai pun sebenarnya menguntungkan si pemberi. Mereka tak membutuhkan ongkos tambahan untuk transportasi, pengemasan, upah bagi petugas, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan lain.
Momentum Mempercepat Inklusi Keuangan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra el Talattov menambahkan, bansos tunai, lebih spesifik yang disalurkan lewat bank langsung ke rekening penerima, memang meminimalisasi potensi korupsi.
“Selama sudah berdasarkan NIK, sudah punya akun bank, relatif sulit untuk dikorupsi. Enggak bisa dipangkas lagi,” tuturnya.
Selain itu, yang menurutnya juga penting dari bansos tunai via bank adalah dapat meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Juga masyarakat punya akses lain ke program pemerintah,” pungkasnya.(*) Editor:Nas
