DEPOK, transnews.co.id – Kota Depok jadi salah satu daerah yang menunjukan perkembangan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, persentasi penduduk miskin di Depok dari sejumlah indikator seperti tingkat pengangguran yang menurun, hingga membaiknya remunerasi buruh.
Kota Depok mendapatkan penghargaan tingkat kemiskinan terendah ke-4 dari total 514 kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan terendah pertama tingkat nasional adalah Kabupaten Badung Bali (2,23 persen), selanjutnya Kota Balikpapan (2,23 persen) dan Kota Sawah Lunto Sumbar (2,33 persen).
Sementara di pulau Jawa, kota Depok menjadi kota dengan tingkat kemiskinan terendah pertama (2,34 persen) mengalahkan Kota Tangerang Selatan (2,36 persen), Jakarta Selatan (3,03 persen) dan Kota Batu (3,06 persen). Secara statistik dalam tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Depok setiap tahun terus turun.
Menanggapi hal ini, H.Moh Hafid Nasir, Dipl.Ing., yang akrab dipanggil Hafid dan diamanahkan sebagai ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Depok dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Depok.
Ini berarti model kolaborasi pembangunan yang melibatkan lima unsur, yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media berjalan, termasuk terwujudnya hubungan baik dengan lembaga legislatif sebagai mitra kerja pemerintah untuk saling menguatkan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi, sehingga akselerasi penurunan tingkat kemiskinan dalam tiga tahun terakhir ini terus menurun.
“Alhamdulillah, ini angka yang cukup baik. Kota Depok dengan jumlah penduduk miskinnya sekitar 2,34 persen,“ Kata Bang Hafid, sapaan akrabnya, (20/10/2024).
Oleh karenanya Bang Hafid terus mendorong agar salah satu program unggulan pemerintah Kota Depok, yakni terwujudnya 5000 pengusaha baru dan 1000 perempuan pengusaha harus di monitor dan dilanjutkan serta dituangkan dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode 2025-2030.
Dalam ketimpangan lapangan pekerjaan antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia kerja, Bang hafid berpesan agar komunikasi dengan Kementrian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, khususnya terkait dengan kurikulum dan program kerja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berikut dengan pengembangan investasi pada tenaga kerja lokal, imbuh Bang Hafid.
Keberadaan Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kota depok dengan tujuh layanan manfaatnya, salah satunya bantuan pangan untuk warga tidak mampu, juga memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
Bang Hafid mendukung penyusunan Roadmap inflasi 2025-2027 oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibawah pembinaan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), imbuh Bang Hafid.
Menurut Bang Hafid Nasir, peta jalan pengendalian inflasi Kota Depok untuk periode 2025-2027 disusun untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah.
Pemerintah Kota Depok harus fokus kepada kesejahteraan masyarakat salah satunya pencegahan lonjakan harga pada komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi.
