SURABAYA, transnews.co.id – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Konsolidasi Nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) Tahun 2026 di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta karakter usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) agar mampu tumbuh berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dan digitalisasi.
Ketua Umum BPP AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menegaskan konsolidasi nasional ini bertujuan menyatukan visi dan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan kelompok UPPKA di seluruh Indonesia.
“Kami ingin menyatukan langkah dan strategi, sekaligus membuka peluang-peluang bisnis ke depan serta memperkuat isi dan peran AKU sebagai penggerak ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan karakter pelaku UMKM menjadi kunci keberlanjutan usaha.
“Tanpa karakter kuat, UMKM sulit bertahan. Mentalitas, etos kerja, dan inovasi harus terus dibangun agar usaha berkembang dalam jangka panjang,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN yang diwakili Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan fokus utama kementerian, khususnya melalui penguatan kelompok UPPKA dan PKK.
“Saat ini terdapat sekitar 43 ribu kelompok PKK yang terus berkembang seiring lahirnya keluarga-keluarga muda. Kami tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga turun langsung dalam pembinaan bersama AKU,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan pemberdayaan kini diarahkan pada digitalisasi usaha melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami menggandeng kementerian, dunia usaha, hingga mitra CSR untuk mendukung pelatihan, literasi keuangan, serta pengembangan usaha keluarga. Edukasi pengelolaan keuangan sangat penting di era digital,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyebut Jawa Timur menjadi lokasi strategis konsolidasi nasional karena besarnya potensi UPPKA di wilayah ini.
“Di Jawa Timur terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA yang sudah operasional dengan baik serta sekitar 5 ribu kelompok PKK. Ini potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui konsolidasi nasional ini dan dukungan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN, kelompok UPPKA di Jawa Timur mampu naik kelas dan semakin berjaya sebagai motor penggerak ekonomi keluarga.
Konsolidasi Nasional AKU 2026 diikuti oleh jajaran kementerian, pengurus AKU pusat hingga daerah, serta mitra strategis seperti TP PKK, perbankan, perguruan tinggi, LSM, dan BUMN seperti PNM serta Pegadaian. Berbagai materi strategis dibahas, mulai dari kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan kelembagaan AKU, hingga pengembangan UMKM unggul berkarakter di lini lapangan.
