JAKARTA, transnews.co.id – Rangkaian gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga ketidakpastian bagi masyarakat yang masih menghadapi potensi gempa susulan.
Dalam kondisi tersebut, informasi menjadi bagian penting untuk menjaga kewaspadaan sekaligus membantu masyarakat menentukan tindakan yang harus dilakukan.
Pakar Komunikasi Kebencanaan sekaligus dosen Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina (UPER), Dr. Farah Mulyasari, mengatakan tantangan komunikasi saat bencana bukan sekadar menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga membangun rasa aman di tengah situasi yang belum sepenuhnya aman.
“Tantangan terbesar komunikasi risiko saat ini adalah bagaimana pemerintah mampu membangun rasa aman secara psikologis bagi masyarakat di tengah kondisi fisik lingkungan yang secara objektif memang belum aman. Pemerintah perlu mengelola ketidakpastian tanpa memicu kepanikan, sambil tetap menjaga kepercayaan publik,” kata Farah.
Menurut Farah, kecepatan penyampaian informasi sangat krusial karena berkaitan dengan golden time untuk menyelamatkan masyarakat.
Namun, informasi yang datang cepat belum tentu dapat menyelamatkan apabila masyarakat tidak memahami apa yang harus dilakukan.
“Kecepatan adalah pembuka pintu keselamatan, tetapi instruksi yang jelas, terpercaya, dan spesifik yang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Karena itu, informasi kebencanaan perlu menggunakan bahasa sederhana dan berorientasi pada tindakan. Selain menjelaskan kondisi terkini, masyarakat perlu mendapatkan arahan yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan, lokasi aman yang dapat dituju, hingga sumber resmi yang harus dipantau.
Hal ini juga penting untuk mencegah kekosongan informasi yang dapat memicu penyebaran rumor dan hoaks di tengah masyarakat.
Perkuat Peran Tokoh Lokal
Selain melalui kanal resmi, Farah menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, komunitas lokal, dan relawan dalam menyampaikan informasi kebencanaan. Peran ini semakin penting di NTT yang memiliki kondisi geografis beragam, keterbatasan akses komunikasi di sejumlah wilayah, serta ikatan komunal yang kuat.
Menurutnya, tokoh lokal dapat menjadi cultural translator yang menerjemahkan informasi teknis pemerintah ke dalam bahasa dan konteks yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Mereka juga berperan menjangkau masyarakat ketika jaringan komunikasi digital terganggu, dengan dukungan saluran alternatif seperti radio lokal, pengeras suara, maupun instrumen komunikasi berbasis komunitas.
“Pemerintah dan lembaga seperti BMKG bertugas menyediakan data yang akurat. Namun, tokoh agama, adat, dan relawan memiliki peran penting untuk mengubah informasi tersebut menjadi tindakan penyelamatan nyata di lapangan. Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur,” jelas Farah.
Farah menilai pengalaman gempa NTT menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem komunikasi kebencanaan yang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga terintegrasi dengan struktur sosial masyarakat.
“Komunikasi kebencanaan baru dikatakan berhasil apabila mampu menggerakkan tindakan penyelamatan nyawa secara mandiri dan teratur. Perspektif ini juga kami hadirkan dalam pembelajaran di Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina melalui mata kuliah Komunikasi Kebencanaan, agar mahasiswa memahami peran komunikasi mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan bencana,” pungkas Farah.
Komentar ditutup.