JAKARTA, transnews.co.id — Potensi gempa megathrust di Selat Sunda yang diperkirakan berpotensi berdampak hingga Jakarta memicu imbauan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi kebencanaan.
Berdasarkan laporan Metro TV pada 12 September 2026 yang merujuk pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), skenario gempa bermagnitudo 8,9 berpotensi memicu tsunami.
Gelombang tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara Jakarta dalam kurun waktu sekitar 2,5 jam dengan ketinggian sekitar 0,5 meter.
Namun, gambaran potensi tersebut diposisikan sebagai acuan penyusunan langkah mitigasi, bukan sebagai kepastian mengenai waktu terjadinya gempa maupun dampak pastinya.
Pakar Komunikasi Risiko Kebencanaan Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ir. Farah Mulyasari, menegaskan pentingnya kejelasan penyampaian informasi mengenai skenario kebencanaan tersebut.
Menurutnya, penyebaran angka magnitudo dan perkiraan tsunami tanpa konteks yang utuh berisiko memicu kecemasan. Sebaliknya, warga yang merasa tinggal jauh dari titik pusat bahaya justru berpotensi mengabaikan kesiapsiagaan.
Farah menilai, penjelasan terkait skenario bencana harus dihubungkan langsung dengan tingkat risiko di tiap wilayah serta tindakan nyata yang bisa dilakukan warga.
“Masyarakat cenderung merespons ancaman berdasarkan kedekatan spasial, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang mengkalibrasi ulang pemahaman mereka terhadap bahaya,” ungkap Farah.
Ia menambahkan, masyarakat memerlukan pemahaman mendalam tentang keterkaitan potensi megathrust dengan lingkungan tempat tinggal dan aktivitas harian mereka.
Selain itu, publik diminta membedakan antara kajian potensi ilmiah dan peringatan dini atas kejadian yang sedang berlangsung agar tidak timbul persepsi salah bahwa gempa akan segera terjadi.
Penggunaan istilah teknis kebencanaan juga perlu diterjemahkan menjadi petunjuk praktis melalui kanal komunikasi yang mudah dijangkau publik, seperti penyediaan panduan jalur evakuasi, penyusunan rencana komunikasi keluarga, hingga akses informasi resmi setempat.
Di sisi lain, maraknya persebaran dokumentasi bencana lama tanpa keterangan yang jelas di media sosial turut menjadi perhatian. Fenomena ini dinilai kerap memperbesar kekhawatiran masyarakat secara tidak perlu.
“Warga perlu kritis terhadap foto atau video dramatis yang beredar dan pastikan visual tersebut memiliki konteks dan cap waktu terkini, bukan dokumentasi dari bencana masa lalu,” jelasnya.
Ia pun meminta publik agar selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks informasi sebelum mengunggah ulang berita di media sosial, dengan menjadikan BMKG, BNPB, dan BPBD sebagai rujukan utama. Insan media juga diimbau untuk turut menyertakan panduan aksi nyata dalam setiap pemberitaan mengenai skenario dampak bencana.
“Warga perlu kritis terhadap foto atau video dramatis yang beredar dan pastikan visual tersebut memiliki konteks dan cap waktu terkini, bukan dokumentasi dari bencana masa lalu,” jelas Farah.
Menanggapi isu ini, Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjembatani riset ilmiah dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Universitas Pertamina mendorong kolaborasi ilmu kebumian dan komunikasi untuk memperkuat literasi kebencanaan,”
”Pemahaman tentang sumber dan potensi bahaya perlu diterjemahkan menjadi informasi yang membantu masyarakat mengenali risiko di sekitarnya serta memahami langkah kesiapsiagaan yang dapat dilakukan,” ujar Ichsan.
Komentar ditutup.