DEPOK, transnews.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, mengaku pasrah setelah menerima teguran dari pemerintah pusat terkait polemik dan tuduhan kejanggalan pada layanan Biskita Trans Depok.
Aan, yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Dishub Depok, tak menampik rasa lesunya saat merespons kabar tersebut dalam wawancara eksklusif baru-baru ini.
”Dari pusatnya gitu saya udah lesu aja dah, dikasih kasih ngga ngga dah. Sebenernya secara nasional yang dikasih cuma dua, Manado dan Depok, tambahan ya,” kata Aan Syurahman beberapa waktu lalu.
Membahas prospek penambahan armada Biskita untuk Kota Depok, Aan tampak kurang optimistis. Ia menilai daerah lain, seperti Kota Solo, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan alokasi armada tambahan dari pusat.
”Solo kan, siapa Solo itu siapa? Kota Bogor siapa? Lah ini kita? Wah sedih saya tuh. Tapi saya masih nego-nego juga sih. Kemarin ada di media jadi kecoreng kan, aneh itu,” kata nya.
Gelombang kritik terhadap Biskita Trans Depok ini bermula saat momen Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026. Seorang warga Kalimulya, Cilodong, Atet Handiyana Sihombing, menyoroti pengoperasian Biskita yang dinilainya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Menurut Handiyana, manfaat transportasi tersebut belum menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Mungkin tidak ada itu warga kelas menengah kebawah yang menggunakan layanan Biskita. Rata-rata menengah keatas yang kerja dan membayar pajak penghasilan ke Jakarta,” kata Handiyana kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Tidak berhenti di situ, pengusaha asal Depok ini juga menaruh kecurigaan pada mekanisme pengadaan proyek perawatan (maintenance) Biskita. Proyek bernilai sekitar Rp19 miliar tersebut diduga dijalankan melalui metode penunjukan langsung (PL).
“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau emang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” papar Handiyana lagi.
Dengan alokasi anggaran Rp19 miliar dari APBD dan jumlah petugas yang kurang dari 60 orang, Handiyana mempertanyakan urgensi serta efisiensi anggaran tersebut. Ia juga menyoroti potensi pendapatan harian Biskita dari tarif penumpang.
”Terlebih lagi, tarif untuk Biskita Trans Depok Rp. 6 ribu dengan klaim Dishub sendiri penumpang sehari mencapai 8.000, artinya sehari sudah terkumpul 24 juta dong? Kenapa harus menggunakan APBD sampai 19 miliar?,” ujarnya.
Polemik ini tampaknya berlanjut ke ranah hukum. Handiyana mengaku telah diminta oleh Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dokumen serta data tertulis terkait dugaan penyalahgunaan APBD pada proyek Biskita Trans Depok.
”Iya diminta itu, nanti saya minta ada yang urus pemberkasan laporan untuk mereka (Kejagung.red),” pungkas Handiyana.
Komentar ditutup.