DEPOK, transnews.co.id — Agenda rapat kerja antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok pada Jumat (9/10/2026) menuai kekecewaan dari jajaran legislatif.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, menilai pertemuan pada akhir pekan tersebut tidak menyentuh persoalan krusial yang tengah menjadi sorotan publik.
Bambang Sutopo, yang akrab disapa HBS, mengungkapkan keherananya lantaran materi yang dipaparkan Dishub Depok dalam rapat justru berfokus pada wacana penambahan armada untuk tahun mendatang, ketimbang menjawab isu dugaan pemborosan anggaran daerah.
”Iya, yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD 19,2 Miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada halaman.co.id
Melihat fakta di lapangan, HBS mendesak Dishub Kota Depok untuk bersikap terbuka dan memberikan klarifikasi resmi terkait kejelasan penggunaan APBD bernilai puluhan miliar tersebut.
”Kami merasa dibohongi setelah mendengar data yang disampaikan. Ternyata yang jadi problem adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak 19,2 M itu,” ujar HBS.
Guna mendalami indikasi kejanggalan pada proyek pengoperasian Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026, Komisi C DPRD Kota Depok membuka pintu bagi pihak-pihak yang memiliki bukti valid untuk berkoordinasi langsung.
”Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” ujar HBS.
Kritik terhadap jajaran pimpinan Dishub Kota Depok juga datang dari kalangan masyarakat. Atet Handiyana Sihombing, warga Kalimulya, menilai Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, kerap memberikan tanggapan yang tidak relevan dengan fakta anggaran.
”Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL 19,2 Miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Handiyana.
Atet menegaskan telah mengantongi dokumen konkret yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan berupa pengalokasian anggaran untuk personel yang diduga fiktif dalam proyek Biskita Trans Depok.
”Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp 150 ribu perhari, jumlahnya puluhan orang, tapi ga tau siapa orangnya,” pungkas Handiyana.
Komentar ditutup.