Depok, transnews.co.id – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Ade Firmansyah angkat bicara terkait adanya kritikan yang menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk segelintir orang atau kelompok.
Adef sapaan akrabnya menyebut pembagian KDS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia katakan, proporsional bukan pada wilayah namun lebih kepada data kemiskinan atau DTKS.
“Dinas Sosial punya data prioritas yang harus diukur dengan parameter kemiskinan yang valid dan disurvei secara langsung oleh petugas,” kata Adef kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).
Jadi kata Adef, keliru jika ada yang berfikir bahwa Program KDS harus adil berbasis wilayah. Karena sasaran program itu menyasar kepada masyarakat rentan kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah, dimana kondisi kemiskinan pasti berbeda.
Ia juga menerangkan berbagai manfaat yang bisa dirasakan bagi masyatakat miskin atau tidak mampu yang telah menerima Kartu Depok Sejahtera atau KDS.
Adef terangkan, ada 7 manfaat KDS bagi warga Kota Depok, diantaranya bantuan jaminan kesehatan (KIS PBI), Beasiswa SD-SMP-SMA dan kuliah (Bidik Manis) dan renovasi RTLH.
“Ada juga bantuan pangan kota, bantuan lanjut usia dan disabilitas berdaya, santunan kematian, pelatihan dan keterampilan kerja,” paparnya.
Lebih jauh Adef menjelaskan, penyaluran bantuan sudah divalidasi dan diverifikasi sesuai perwal nomer 31 tahun 2022 tentang parameter penetapan penduduk miskin Kota Depok, dimana semua mekanisme tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“KDS ini program tepat sasaran dan sangat bermamfaat. Bukti bahwa KDS bekerja secara tepat sasaran adalah dengan menurunya tingkat kemiskinan Depok 4 tahun berturut-turut dengan data tahun 2021-2,58%, Tahun 2022-2,53%, Tahun 2023-2,38% dan Tahun 2024 ini kembali turun di 2,34%,” pungksnya.
Ia juga meminta agar Anggota DPRD yang mengkritik KDS harus bicara dengan data, jangan hanya melihat kepentingan pribadi. “Kalau mau bicara pakai data yang valid dong, jangan karena sentimen Pilkada,” tutupnya.
