Bisakah Poroyek Tanpa Mahar Diberangus ?

  • Bagikan

Bisakah Poroyek Tanpa Mahar Diberangus ?

Semua tertuju ke dunia Politik karena tahun ini adalah bertepatan dengan tahun Politik. Ya, jika Politik tanpa Mahar sudah mampu di terapkan oleh salah satu Partai Politik, kenapa juga paket paket proyek yang didanai dari APBN, APBNP dan APBD tidak bisa?
Sederetan catatan Redaksi, akibat mahalnya biaya politik karena Mahar tadi, sudah berapa jumlah kepala daerah di Indonesia dari mulai Walikota, Bupati dan pejabat Gubernur yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Anti Rasuah (KPK) karena Mahar? Mereka tampaknya sudah tidak mengindahkan dan takut lagi terhadap himbauan kehati hatian soal korupsi yang dilakukannya karena berbiaya mahal.
Sedemikian masif dan mengakarnya kata Mahar tadi, rupanya menular juga ke bidang pengadaan barang dan jasa paket paket proyek pekerjaan di daerah daerah. Sudah bukan rahasia umum lagi bahasa Mahar bagi kalangan pengusaha atau rekanan yang berebut kue jika ingin mendapatkan paket pekerjaan. Dari mulai rekanan kelas ecek-ecek, sampai ketingkat pengusaha grade tinggi, kata Mahar sudah terbiasa meski sangat sulit di buktikan.
Faktanya dari hasil operasi tangkap tangan OTT KPK, banyak diungkap dipengadilan sejumlah Mahar yang mengalir kepara oknum pejabat dari mulai tingkat Bupati/Walikota, Anggota Dewan yang terhormat dengan jatah aspirasinya sampai ketingkat Menteri.
Wah..wah, Mahar, berarti salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan sesuatu jika ingin lancar didapatkan. Tidak perduli melanggar atau tidak, tidak perduli merugikan atau tidak yang penting Mahar harus itu harus dipenuhi.
Celakanya, Mahar yang harus di bayar mahal itu berakibat buruk dalam kehidupan ekonomi baik berbangsa dan bernegara. Mahar merusak moral bangsa karena mengarah kepada pikiran korup yang tidak bermoral dan menghalalkan segala cara. Cara licik, cara picik tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya.
Isu pemberian Mahar di dunia Politik sudah secara terang-terangan di perlihatkan kepada Rakyat Indonesia bagi siapa saja yang ingin mencalonkan baik sebagai Anggota DPRD maupun ingin menjadi pejabat publik lainnya, seperti Bupati/Walikota atau Gubernur yang salurannya melalui Partai Politik.
Nah lho, di bidang pengadaan barang dan jasa pun kini sudah mulai Mahar itu berkembang, celakanya KPK yang anti rasuah itu sepertinya belum terlalu fokus menanganinya meskipun ada beberapa daerah yang tertangani, tetapi Intensitasnya baru sebatas sok terapi saja belum menyeluruh tertangani karena mungkin saja keterbatasan personil.
Di kabupaten Garut Jawa Barat misalnya, isu Mahar dan pungli kepada para rekanan yang diduga sudah terjadi tahunan itu, dalam minggu ini mulai menyeruak kepermukaan bahkan menjadi bahan perbincangan menarik setelah sebelumnya para poejabatnya di periksa oleh Kejaksaan akibat ratusan paket yang stagnan karena beberapa alasan tehnis yang klasik. Sejumlah pengakuan dari para rekanan soal Mahar tadi memang mendekati kenyataan.

Bisa di bayangkan, jika satu orang rekanan di mintai Mahar 15 persen, untuk mendapatkan satu paket pekerjaan dari nilai kontrak pagu anggran misalnya 200 juta dikali ratusan paket dari ratusan rekanan, berapa uang Mahar yang terkumpul dan mengalir ke kanbtong oknum pejabat?

Hal yang sama juga diyakini terjadi di daerah-daerah Kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa jika rekanan dimintai Mahar tidak berani ada yang melaporkannya? Hoeh…tentu ini akan menjadi preseden buruk di kemudian hari jika tidak segera di amputasi.Akankah Proyek dengan Mahar di diamkan dan terus di biarkan terjadi. Bisakah Proyek Tanpa Mahar itu diberangus?. (A.Nasrudin,S.Sos) (Penulis adalah Redaktur Pelaksana Media Trans News.Co.Id)

 240 views

  • Bagikan

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com Terima kasih.