Depok, transnews.co.id – Taliban menguasai Afganistan dan akan membentuk Pemerintahan baru. Perhatian dunia tertuju pada Afganistan dibawah kepemimpinan Taliban menyisakan sejumlah permasalahan seperti Ekonomi, sosial, keamanan dan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kajian Strategis Khariri Makmun mengungkapkan ada beberapa upaya bagi Indonesia dalam merespon Afganistan saat ini.
Menurutnya, perlu dibuat forum terbatas yang mengkombinasikan antara Kementerian Luar Negeri dengan Ormas Islam seperti NU. Yaitu mendorog masuknya Indonesia dalam transisi kepemimpinan.
Ia menambahkan, perlunya menghidupkan intrafaith dialogue dengan Taliban sebagai upaya membuka dialog teologis dan diskusi internal dengan berbagai pendekatan metodologi wawasan keislaaman.
Untuk itu kata dia, Indonesia perlu segera masuk ke Afganistan dan jangan menunggu terlalu lama situasi afganistan menjadi semakin rumit.
“Tentunya, strategi diplomasi Indonesia harus di framing dengan pola pendekatan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal,” ujarnya seusai acara Dipantara Strategic Webinar Series 2 dengan tema “Diplomasi Indonesia Merespon Pemerintahan Baru Afganistan”.
Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu RI, Jatmiko Heru Prasetyo mengungkapkan Afganistan memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia.
Ia menyebut, Afganistan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dirinya mengatakan hubungan antara Indonesia dan Afganistan sudah terjalin lama.
“Kita masih wait and see dalam kepemimpinan Taliban di Afganistan ini. Meski begitu, kita tetap konsisten dalam menjalankan soft diplomasi menuju Kedamaian, kesejahteraan bagi Afganistan,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut dia mengatakan, Menlu, Retno Marsudi juga pernah mengunjungi Afganistan menyampaikan bantuan kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia juga selama tiga tahun kedepan akan membantu dengan hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Afganistan.
“Apalagi, kita ketahui bahwa kondisi Afganistan pendapatan domestik sekitar 40 persen sedangkan bantuan dari Internasional 60 persen,” paparnya.
Parahnya lagi kata dia, akibat pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran menjadi faktor yang menyebabkan negara itu defisit anggaran.
“Krisis pangan, krisis ekonomi, keamanan masih menyebabkan sejumlah pihak belum menjalankan bisnisnya. Meskipun Negara ini dikenal dengan kaya kandungan mineralnya,” bebernya.
Hal senada diungkapkan Pengkaji Geopolitik dan Direktur Global Future Institute Hendrajit. Menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi diplomasi Indonesia dengan Afganistan.
Pertama, kebijakan saat ini harus berdasarkan pada geopolitik khusus pada lokasi geografis dan lokasi sumber daya alam.
Kedua, Taliban adalah katalisator sebetulnya dari pikiran-pikiran baru ke arah keseimbangan baru di Asia tengah dan Asia Selatan. Untuk itu, lanjutnya, saatnya Indonesia menempatkan posisi di OKI dengan spirit Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan Non Blok di Beograd.
“Sudah saatnya Indonesia harus menjadi bagian dari kekuatan perintis seperti pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan gerakan non-blok 1961. Walaupun dengan tantangan baru dan menjawab tantangan trend global ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Wasekjen PBNU 2010-2015 KH. Adnan Anwar mengungkapkan bahwa pihak Afganistan berharap respon Indonesia cepat masuk secara aktif ke dalam masa transisi.
Ia menambahkan, dari tujuh kali petinggi PBNU ke Afganistan dan bertemu faksi yang bertikai secara langsung mendengar aspirasi.
“Salah satunya, berharap Indonesia menjadi pemimpin di Afganistan yang bertikai. Indonesia dinilai sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar tidak memiliki kepentingan lain di Afganistan. Indonesia benar-benar menjalankan UUD 45 dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan,” paparnya.
Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah pemimpin Afganistan mendatangi PBNU. Bahkan, saat ini juga telah berdiri NU di Afganistan sebagai salah satu upaya mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin.
