MAGETAN, transnews.co.id — Menjelang Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai total Rp9,867 miliar kepada masyarakat Kabupaten Magetan.
Penyaluran bantuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Magetan, Selasa (6/10/2026), menjadi bagian dari program Sapa Bansos untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bansos tersebut menyasar sejumlah kelompok penerima. Di antaranya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, masyarakat miskin ekstrem, buruh pabrik, penyandang disabilitas, hingga pilar-pilar sosial.
Tak hanya bantuan sosial, Pemprov Jatim juga menyalurkan zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim serta bantuan modal usaha.
Bantuan tersebut diarahkan untuk membuka peluang usaha dan mendorong penerima agar tidak terus bergantung pada bantuan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, penyaluran bansos dan zakat produktif merupakan bentuk kolaborasi Pemprov Jatim bersama BUMD dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Semoga membawa keberkahan dan kemajuan bagi Magetan dan Jawa Timur,” tutur Khofifah.
Sementara itu, Bupati Magetan Hj Nanik Endang Rusminiarti mengapresiasi perhatian Pemprov Jatim terhadap masyarakat di wilayahnya.
Ia berharap program Sapa Bansos tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Nanik juga menekankan pentingnya penggunaan bantuan secara tepat. Ia mengingatkan penerima agar tidak menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas yang merugikan, termasuk judi online.
“Terima kasih kepada Gubernur dan Pemprov Jatim atas bantuan sosial bagi warga Magetan. Melalui Sapa Bansos, kami berharap kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Bantuan ini harus digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, termasuk untuk judi online,” kata Nanik.
Dengan nilai bantuan mencapai hampir Rp10 miliar, Pemprov Jatim menargetkan penyaluran bansos di Magetan tak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar.
Bantuan modal dan zakat produktif diharapkan menjadi pijakan bagi masyarakat penerima untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Pemerintah daerah juga dituntut memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Komentar ditutup.