TransNews,Bandung – Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mempasilitasi Kepala Desa dan Ketua RW se-Jabar diberi pasilitas telepon gengam agar seluruh perangkat daerah di Jabar melek teknologi, di tentang oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir.
Politisi dari Partai besutan Prabowo (Gerindra) ini, khawatir nantinya terjadi musibah fasilitas handphone yang diterima Kades dan Ketua RW hilang atau rusak. Sehingga, nantinya dikhawatirkan menjadi temuan BPK.
Syahri menyarankan lebih baik menggulirkan program lain dengan besaran anggaran serupa. Lebih baik fasilitas smartphone digulirkan oleh pemerintah kabupaten kota.
“Kita cari lah program lain yang lebih berpihak ke masyarakat dengan seharga smartphone misalnya. Kan ada kewenangan kabupaten kota juga,” ujar Syahrir kepada awak media di Bandung, Senin (26/11).
Hal senada dikatakan anggota Komisi I Sadar Muslihat. Menurutnya beban pertanggungjawab kades dan ketua RW cukup berat dengan adanya fasilitas smartphone tersebut. Menurutnya pengadaan smartphone untuk kades dan ketua RW ini membutuhkan biaya besar dan rawan penyimpangan. Hal itu tidak sebanding dengan pemanfaatan di lapangan nantinya.
“Kalau setiap kades dan RW menyampaikan permasalahan tiap hari, maka berapa juta masalah yang ditampung di Pemprov. Sementara kalau sedikit masalah yang disampaikan, maka betapa mahalnya nilai harga satu masalah yang disampaikan.Pengadaan ini juga akan merepotkan dan bukan tidak mungkin berimplikasi hukum,” ujar Sadar.
Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji memfasilitasi telpon genggam kepada seluruh kepala desa dan RW. Pasilitas tersebut supaya seluruh perangkat daerah di Jabar melek teknologi. Ridwan Kamil ingin menjadikan para kepala desa dan ketua RW tersebut sebagai agen pembangunan digital di provinsi Jawa Barat.
Dengan cara tersebut, dia menilai, semua masalah akan bisa diselesaikan dengan cepat. Roda ekonomi di desa juga akan berjalan dengan baik dengan adanya sebuah inovasi-inovasi yang dilakukan.
“Aspirasi dari bawah bisa cepat disampaikan dari mulai usaha dagang hingga hasil usaha pertanian bisa lewat HP. Jadi mohon rencana ini didukung dewan. Dengan HP akan ada revolusi cara berkomunikasi dan cara berdagang,” ujar Ridwan Kamil yang biasa di sapa, Emil baru baru ini.
Pihaknya kata Emil, tidak akan membuat sekat dengan kepala daerah di tingkat kabupaten-kota. Dia ingin gubernur dan bupati-wali kota bisa berkolabirasi untuk bersama-sama membangun Jabar dalam lima tahun ke depan. “ Kita tidak ingin ada sekat. Saya ingin bangun hubungan batin antara gubernur dengan kepala daerah,” tandasnya. (Nas/Chryst)
707 views