JEPARA, transnews.co.id – Perangkat daerah di Kabupaten Jepara kini dituntut untuk lebih aktif dan responsif dalam menanggapi keluhan publik yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara pada Rabu, 28 Mei 2025, bertempat di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh admin media sosial dari berbagai instansi pemerintah daerah. Tujuannya jelas: membangun citra positif pemerintahan serta memperkuat pelayanan publik di era digital yang serba cepat dan transparan.
Kepala Diskominfo Jepara, Arif Darmawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar yang menekankan pentingnya pelayanan cepat, tanggap, dan responsif.
“Lewat visi misinya, Mas Bupati dan Gus Wabup menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap serta responsif,” ungkap Arif, didampingi Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo, Heru Purwanto.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemkab Jepara telah meluncurkan program unggulan 100 hari kerja, yaitu Jepara Tanggap 112. Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai operator siaga.
Namun, menurut Arif, layanan cepat tidak hanya diperlukan di lapangan. Di dunia maya, khususnya media sosial, kecepatan respons juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Admin medsos harus hadir sebagai garda terdepan. Tugas mereka bukan sekadar mengunggah informasi, tetapi juga aktif membangun dialog dan merespons masyarakat,” tambahnya.
Dalam sesi berbagi pengalaman, beberapa admin dari perangkat daerah turut menceritakan peran aktif mereka. Dwi Ari Wibowo dari Dinas PUPR menyebut bahwa pihaknya terbiasa merespons aduan infrastruktur melalui media sosial. Sementara itu, Alfian dari Disdukcapil mengaku sering menangani pertanyaan warga soal administrasi kependudukan, bahkan kerap mengarahkan keluhan ke instansi terkait jika berada di luar wewenangnya.
Materi pelatihan yang disampaikan juga menekankan pentingnya strategi pengelolaan media sosial, termasuk pembuatan konten yang menarik, penentuan waktu unggah yang tepat, penggunaan tagar yang relevan, hingga pemilihan gaya bahasa yang sesuai audiens terutama generasi muda.
“Bahasa yang digunakan sebaiknya santai, sederhana, dan sesuai karakter pengguna media sosial. Ini penting untuk membangun kedekatan,” jelas Arif.
Lebih lanjut, Diskominfo menekankan pentingnya konsistensi daring. Setiap perangkat daerah diminta menjaga identitas digital secara profesional, relevan, dan akurat. Profil serta pesan yang disampaikan harus seragam dan mencerminkan nilai serta karakter lembaga.
Sebagai strategi tambahan, kerja sama dengan influencer lokal juga dibuka sebagai opsi untuk memperluas jangkauan informasi ke masyarakat.
Pada akhir kegiatan, peserta juga mendapat pembekalan teknis mengenai pengelolaan situs web serta peran penting admin dalam menjaga reputasi lembaga di ruang digital.
Dengan rangkaian pelatihan dan strategi yang tepat, Pemkab Jepara berharap pelayanan publik di ranah digital dapat semakin meningkat, kepercayaan masyarakat kian tumbuh, dan ruang publik daring tetap kondusif dan produktif.
