Kemenkumham Sosialisasi KUHP Nasional pada Mahasiswa Unair

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiariej saat mensosialisasikan KUHP Negara pada mahasiswa Unair.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiariej saat mensosialisasikan KUHP Negara pada mahasiswa Unair.

SURABAYA, transnews.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional kepada mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (26/5/2023).

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui program Kumham Goes To Campus itu bertujuan agar para civitas akademika memahami aturan yang tertuang dalam KUHP Nasional.

“Ada dua hal penting yang kami lakukan. Pertama adalah sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi,” kata Edward.

Guru besar Ilmu Hukum Pidana UGM itu menegaskan, sosialiasi merupakan hal yang paling penting agar tidak ada perbedaan pandangan terhadap KUHP Nasional yang baru disahkan pada 6 Desember 2022 dan tercatay sebagai UU nomor 1 tahun 2023 itu. Edward mengatakan, sosialisasi massif juga selanjutnya akan dilakukan dengan menyasar aparat penegak hukum.

baca juga :   Binaragawan TNI AL Koarmada II Raih Best Of The Best Pangdivif 2 Kostrad Cup 2021

“Sekarang tim ahli sedang menyiapkan modul terkait KUHP Nasional. Tiada lain tiada bukan agar teman-teman hakim, jaksa, advokat polisi, dan lembaga pemasyarakatan punya frekuensi dan barometer yang sama untuk memahami KUHP Nasional agar tidak ada disparitas, tidak ada perbedaa dalam implementasinya,” ujarnya.

Hal penting kedua yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan sejumlah ketentuan untuk melaksanakan KUHP Nasional. “Sebab, KUHP memberikan delegasi pada aturan di bawahnya untuk implementasi atau pelaksanaannya,” kata Edward.

baca juga :   Tiga Menteri Dukung Usaha Mahasiswa ITS Melalui NIB Sistem OSS

Ia menjelaskan, ada paradigma baru dalam hukum pidana nasional yang tertuang dalam KUHP Nasional, yang membuatnya harus disosialisasikan secara massif. Itu tak lain karena KUHP Nasional bakal mengubah cara berpikir atau mindset masyarakat. Contoh konkritnya, kata dia, mengubah paradigma hukum pidana klasik, dimana hukum dianggap sebagai sara balas dendam

“Contohnya, kalau kita menjadi korban kejahatan apakah itu pencurian, penipuan, penggelapan, atau apapun maka yang ada dalam benak kita sebagai korban agar polisi secepat mungkin menangkap, menahan, dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Artinya kita masih berpegang pada hukum pidana klasik yang mengedepankan hukum pidana sebagai sarana balas dendam,” ucapnya.

baca juga :   Gubernur Khofifah Pantau Terminal Penumpang di Gapura Surya Tanjung Perak

Padahal, lanjut Edward, dalam paradigma hukum pidana modern, sudah tidak lagi berpegang teguh pada keadilan retributif atau keadilan pembalasan. Hukum pidana modern, lanjutnya, berorientasi pada keadilan korektif yang ditujukan pada pelaku, keadilan restiratif yang ditujukan pada korban, dan keadilan rehbilitatif yang ditujukan kepada korban dan pelaku.

“Dan mengubah paradigma ini bukan lah hal yang mudah,” katanya.

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/ atau berita tersebut di atas, Silahkan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com