Tangerang,Transnews- Lemtari (Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia) Provinsi Banten, mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Musdatnas (Musyawarah Adat Nasional) tahun depan. Nantinya Musdatnas ini akan diikuti oleh kepala adat dari Sabang sampai Merauke.
Ketua Lemtari Provinsi Banten Bapak Chandra Mahardhika,SE.MM mengatakan hal kesiapan menjadi tuan rumah pada Transnews, Jumat (29/08/19).
Selain itu Chandra juga menyinggung betapa pentingnya hukum adat di Indonesia. Karena Indonesia dikenal dengan 3 hukumnya yaitu hukum negara, agama dan adat. Dan jika 3 hukum itu berjalan sesuai porsinya atau bersinergi, maka keadilan di Indonesia bukanlah mimpi.
Chandra mengisyaratkan Lemtari akan mendatangi KPK dan berdiskusi untuk memasukan hukum adat pada tersangka korupsi. Untuk itu maka diperlukan ketersediaan KPK membuka pintunya bagi Lemtari.
“Jika pemerintah mau menghidupkan hukum adat sebagai alternatif hukuman, maka Lemtari siap memberikan masukan. Contoh saja, untuk para koruptor diberikan hukum adat seperti diarak keliling dan dibuat malu,” ujar Chandra
Chandra menambahkan hukum adat sangat diperlukan bagi masyarakat. Karena dalam adat itu di atur bagaimana harus bersikap dan bertindak. Sebab saat ini kesopan santunan dan keramahan bangsa Indonesia terkikis pelan-pelan. Erosi kebudayaan asli Indonesia berjalan tanpa terasa dan bersiap digantikan budaya hedonis dan asing serta menyasar generasi muda.
“Sungguh miris sekali, para remaja yang notabene penerus bangsa ini, lebih banyak mengenal budaya asing. Sementara budaya sendiri terlupakan.”
Chandra berharap dengan hadirnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lemtari di Provinsi Banten dan DPC Lemtari Se Banten , dapat membangkitkan gairah akan adat istiadat daerah dan bangsa.
“Di Banten sendiri ada banyak kebudayaan dan adat yang berlainan. Saya berharap, setiap daerah di Banten ini dapat menampilkan kebudayaan nya dengan rasa bangga.”
Chandra mengapresiasi respon positif yang diberikan Gubernur Banten, yang sangat mendukung Lemtari Provinsi Banten menjadi tuan rumah Musdatnas.
“Respon pemerintah sangat diperlukan. Agar hukum adat dapat dipertahankan dan diperkenalkan secara masif.”
Di akhir kata, Chandra menyerukan pada semua kalangan, terutama pemerintah jangan sampai bangsa ini menangis, saat adat ketimuran yang penuh sopan santun, berganti dengan adat yang penuh kebebasan dan tanpa aturan.
“Kita semua harus bergandeng tangan menciptakan formula yang baik, agar hukum adat dan budaya dapat diterima dan tak hilang begitu saja.” (Rik-AGR)
