DEPOK, transnews.co.id – Fraksi PKS DPRD Depok, dipimpin Ketua Fraksi Moh Hafid Nasir, menerima audiensi Guru-guru Honorer Kota Depok di ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Depok, Selasa, (22/10/2024).
Turut hadir mendampingi Ketua fraksi, beberapa anggota Fraksi PKS lain, seperti Imam Musanto, Nuryuliani dan Ela Dahlia serta di dampingi Tenaga Ahli Adriyana Wirasantana. Dari guru-guru Honorer dipimpin Diantoro selaku pemerhati Pendidikan.
Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Gedung Rakyat DPRD Kota Depok dan mempersilahkan tamu yang hadir untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.
Masing-masing guru memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan aspirasinya, mereka adalah guru-guru honorer di mata pelajaran Pendikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Pendidikan Agama Islam (PAI), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan sebagai Bimbingan dan Konseling (BK) serta Operator di Sekolahnya. Mereka rata-rata sudah mengajar selama lima sampai dengan sembilan tahun.
Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan adalah keresahan dikarenakan beberapa teman-temannya sudah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), sementara mereka sudah mengajar rata-rata selama lima sampai dengan sembilan tahun dan belum ada panggilan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Mereka juga mengeluh dengan insentif guru honorer yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Depok dan dalam menjalankan kurikulum merdeka, mereka mengeluh selain harus mengajar juga harus secara online mengisi pengelolaan kinerja guru di Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Moh Hafid Nasir yang akrab disapa Hafid, menyampaikan seleksi CPNS yang dimaksud adalah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tahun 2024 memang di buka seleksi PPPK dalam dua tahap yaitu mulai 1-20 Oktober dan 17 November-31 Desember 2024.
“Mungkin yang dimaksud seleksi CPNS adalah seleksi PPPK dan memang sudah berakhir untuk seleksi tahap satu yaitu tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu,” kata Hafid.
Seleksi PPPK tahap pertama memang dikhususkan untuk pelamar yang masuk dalam THK-2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN, dan mendaftar secara online di laman Badan Kepegawaian Nasional (BKN), imbuh Hafid
Hafid juga menyampaikan masih ada seleksi tahap kedua yaitu bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif mengajar, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan masing-masing guru honorer harus mengisi sendiri secara online dan dipastikan memiliki Surat Keputusan Tenaga Honorer dari Dinas Pendidikan Kota Depok.
Tahun 2025 sudah tidak ada lagi tenaga honorer yang ada adalah ASN dan PPPK. Terkait PPPK akan ada yang fulltime dan yang partime, masih menunggu kebijakan dari pusat.
Semoga Bapak-bapak yang hadir disini, bisa masuk katagori PPPK, kata hafid
Terkait dengan kurikulum merdeka, ini adalah kebijakan pusat semoga dengan menteri pendidikan yang baru, kurikulum ini bisa dievaluasi.
Imam Musanto yang pernah diamanahkan di Komisi D periode yang lalu dan sekarang di Komisi C, menyampaikan terkait dengan insentif guru honorer, di Depok sudah banyak peningkatan, itu semua menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Semoga kenaikan insentif guru honorer terus bisa ditingkatkan di masa kepemimpinan Imam Ririn.
Di akhir dari audiensi, kembali diingatkan Bu Hj Ela Dahlia yang merupakan anggota dewan baru dari PKS daerah pemilihan Cipayung, Sawangan, Bojongsari dan diamanahkan di Komisi D, agar mempersiapkan berkas-berkas yang harus di upload pada seleksi PPPK tahap 2.
Hj Nuryuliani yang juga anggota dewan baru dari PKS daerah pemilihan Cilodong Tapos menjanjikan semua tenaga honorer di kota Depok bisa menjadi PPPK di tahun 2025.
