SIDOARJO, transnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di GOR Sidoarjo, Rabu (10/12/2025).
Pada momentum tersebut, Pemkab Sidoarjo secara resmi mendeklarasikan Sekolah Tanpa Diskriminasi sebagai wujud komitmen menghadirkan pendidikan inklusif di seluruh wilayah.
Deklarasi dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana dan diikuti seluruh pejabat yang hadir. Isi deklarasi menegaskan tekad pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, serta ramah bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif, serta ramah bagi semua,” ucap Wabup Mimik Idayana dengan lantang.
Dalam sambutannya, Wabup Mimik menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh meninggalkan satu pun warganya, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, daerah tidak bisa disebut maju jika masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kami berupaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa penguatan sekolah inklusif terus dilakukan dengan mempererat kerja sama bersama para ahli dan organisasi disabilitas guna memastikan kebijakan yang dibuat tepat sasaran.
“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif, pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” ajaknya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Mimik memberikan penghargaan khusus kepada para guru disabilitas. Ia menilai tugas mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga membuka jalan bagi anak-anak penyandang disabilitas agar tumbuh percaya diri, mandiri, dan mampu meraih masa depan yang mereka cita-citakan.
“Kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas, kalian sangat istimewa. Kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan saya yakin kalian mampu meraih apa yang kalian cita-citakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, menambahkan bahwa kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas telah berlangsung sejak lama.
Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, yang bahkan terbit lebih dulu dibandingkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Alhamdulillah, dalam hal memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, Kabupaten Sidoarjo insyaallah mendahului,” ujarnya.
Tirto juga menyampaikan bahwa Sidoarjo pernah meraih penghargaan nasional Inclusive Education Award pada 2012, disusul penghargaan serupa yang diterima Kepala Sekolah SMPN 4 Sidoarjo pada 2014.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah daerah sangat kuat terhadap layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Selain Sidoarjo, ada Gresik, Malang, dan Blitar,” terang Tirto.
