SIDOARJO, transnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbaik tahun 2024 dari Kantor Bea Cukai Sidoarjo.
Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sidoarjo, H. Subandi, pada Rabu (12/2/2025).
Acara penghargaan tersebut, bertepatan dengan kegiatan pemusnahan 19 juta batang rokok ilegal hasil penindakan KPPBC TMP B Sidoarjo, yang berlangsung di halaman Kantor Bea Cukai Kanwil Jatim I.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian bagi negara hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat.
“Mari kita terus berkoordinasi, bekerja sama, dan menjaga komitmen untuk melawan peredaran rokok ilegal demi terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang tertib, aman, dan sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan, menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan DBHCHT dengan sangat baik, salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
Ia menekankan bahwa KIHT di Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya di Jawa Timur.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo yang telah memanfaatkan DBHCHT dengan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau, yang hingga saat ini hanya ada di Sidoarjo,” ungkapnya.
Rudy juga menambahkan, bahwa peran aktif pimpinan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberantasan rokok ilegal menjadi salah satu faktor penilaian dalam penghargaan ini.
Pemkab Sidoarjo dinilai aktif melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal melalui berbagai media, seperti televisi, media cetak, dan media sosial.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga secara rutin mengadakan operasi pasar bersama. Administrasi terkait perencanaan dan pelaporan pengelolaan DBHCHT pun dinilai sangat tertib.
Ia berharap sinergi antarinstansi terus ditingkatkan agar pemberantasan rokok ilegal semakin efektif.
“Sebagaimana diketahui, pemanfaatan DBHCHT dialokasikan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum,”
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga kita terus berpartisipasi dalam memberantas rokok ilegal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
Dari periode September hingga Desember 2024, sebanyak 19 juta batang lebih rokok ilegal berhasil disita, dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp26 miliar.
“Jika barang ini berhasil lolos, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp13 miliar,” tutupnya.
