SURABAYA, transnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat komitmen dalam memerangi korupsi dengan memperkuat sistem pencegahan serta menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Aula Lantai 5 Inspektorat Jatim, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini menargetkan para pemimpin dan staf, termasuk pejabat eselon II dan III, serta mitra kerja pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, menegaskan birokrasi di Jatim sejatinya sudah menunjukkan performa yang baik.
Hal itu terlihat dari capaian 94 persen pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yang mencakup layanan publik dan transformasi digital.
“Sistem MCSP kita sudah sangat baik, mencapai 94 persen. Ini artinya birokrasi layanan publik dan digitalisasi kita sudah optimal. Namun, nilai integritas internal kita masih tertinggal dibandingkan eksternal karena kurangnya edukasi,” jelas Adhy saat memberikan keterangan pada awak media.
Adhy menambahkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan masih ada praktik birokrasi internal yang perlu diperbaiki. Karena itu, pihaknya menekankan peningkatan transparansi dalam pengelolaan SDM dan anggaran, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sosialisasi pencegahan korupsi.
“Yang paling penting bukan sekadar meningkatkan indeks, tapi memastikan praktik di lapangan benar-benar mencerminkan integritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Adhy juga memaparkan berbagai langkah konkret Pemprov Jatim, di antaranya capacity building penyuluh antikorupsi yang dibiayai APBD, pelatihan dan sertifikasi agen perubahan dari ASN maupun masyarakat, serta program Desa Antikorupsi yang kini dalam tahap seleksi.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Jatim Hendro Gunawan menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. “Pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mencegah korupsi. Kita diingatkan dan diberi contoh praktik terbaik agar semua pihak bisa berpartisipasi aktif ke depannya,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengapresiasi kegiatan ini yang telah digelar berulang kali dalam setahun terakhir.
“Ini sudah yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Kami mendorong Inspektorat untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, karena banyak kasus muncul hanya karena ketidaktahuan,” katanya.
