Penyelenggara Negara Wajib Laporkan LHKPN Secara Prodik

  • Bagikan

Sukabumi,TransNews-Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Hal itu ditegaskan wakil Bupati sukabumi, H. Adjo Sardjono saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 7 Tahun 2016 dan Simulasi Tatacara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara Elektronik di Kabupaten Sukabumi baru baru ini.
Wabup mengatakan, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan ikrar wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bersama dengan seluruh Perangkat Daerah pada upacara hari kesadaran nasional tanggal 17 oktober 2018 lalu.
“Kepada seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara,untuk meningkatkan komitmen atas kepatuhan dalam menyampaikan harta kekayaannya secara periodik dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna terciptanya Kabupaten Sukabumi yang lebih baik” tegasnya.
Wabup berharap agar kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik segera dilaksanakan karena itu merupakan salah satu aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sukabumi.
“kepada seluruh penyelenggara Negara dan Aparat Sipil Negara dalam hal ini yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD serta para Pejabat Esselon II dan III sebagai wajib lapor agar segera menyampaikan laporan harta kekayaannya secara periodik dan tepat waktu” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dedi Sutadi, SH, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan komitmen dan pengetahuan para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) tentang LHKPN dan tata cara pengisian LHKPN secara Tertulis.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan sasaran penyelenggara Negara dan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya dengan keputusan Bupati Sukabumi nomor 700/kep-903/inspektorat/2017,” ujarnya. (Nas/Yop)

 219 views

  • Bagikan

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com Terima kasih.