Tasikmalaya,Transnews.co.id – Ormas Pemuda Pancasila MPC Kab. Tasikmalaya yang di Prakarsai Badan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum (BPPH) pada Kamis (4/6/2020), mendatangi Gedung DPRD Kab. Tasikmalaya.
Kedatangan Ormas Pemuda Pancasila itu untuk mempertanyakan dugaan carut marutnya penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada pihak Bank BRI Cabang Singaparna juga Dinas Sosial.
Audensi tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Kab Tasikmalaya Asop Soipudin, Kadinsos Kab. Tasikmalaya Roni A Syahroni, perwakilan BRI Cabang Singaparna (PGS) Dimas, serta Ketua Koordinator Daerah (KORDA) dan Instansi terkait lainnya.
Dalam Audiensi yang melibatkan ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila MPC. Kab. Tasikmalaya tersebut berlangsung aman, damai, kondusif karena dikawal ketat oleh Aparat Kepolisian Polres juga Satpol PP Kab. Tasikmalaya.
Audensi untuk mempertanyakan, kepada pihak BRI yang mana ada dugaan banyaknya saldo kosong/diblokir yang selama ini selalu diterima oleh Keluarga Penerima manfaat (KPM).
Ketua BPPH Pemuda Pancasila Ananto Wibowo, S.H menuturkan kedatangan ke kantor DPRD untuk mempertanyakan kepada BRI banyaknya Para KPM yang menerima bantuan namun ternyata saldo Nol/diblokir.Kejadian itu sudah berlangsung sangat lama.
“Kami mendata fakta dilapangan ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang KPM saja, tapi ribuan KPM. Ini sudah tentu sangat merugikan masyarakat,karena tidak dapat menikmati program BPNT yang telah di salurkan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial,” ujar Ananto.
Ananto dalam Audiensi itu menekankan kepada pihak BRI terkait permasalahan itu untuk segera memverifikasi dan Validasi ulang, E. Warung sebagai penyalur,karena disinyalir fakta di lapangan ditemukan banyak agen E. Warung yang tidak layak dan sesuai SOP.
“Jelas ini menjadi peluang kecurangan yang memunculkan kerugian masyarakat,”papar Ananto.
Terkait Data Ananto mengatakan,itu menjadi tugas dan kewenangan Dinas Sosial, jadi untuk saat ini biarkan Dinsos dan temen temen TKSK untuk mendata ulang serta bekerjasama dengan para RT, RW untuk menghasilkan data yang benar,tepat dan akurat.
Ananto menegaskan, apabila dalam kurun waktu satu bulan, pihak BRI masih belum merealisasikan verifikasi dan validasi, maka pihaknya akan datang dengan jumlah massa yang besar untuk meminta pihak Pemkab Tasikmalaya, bukan lagi ke DPRD agar mengganti BRI sebagai penyalur daripada Program BPNT tersebut.
“Karena kami menilai Bank BRI tidak mampu menanggulangi masalah tersebut, dan kami tak ingin masyarakat menjadi korban dari kesemrawutan sistem yang berjalan,” tegas Ananto.(NOP) Editor:Nas
