Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

DAERAH

Puluhan Ormas Kota Sukabumi Tolak Pemindahan Ibukota dan Iuran BPJS

LOGOS TNbadge-check

Sukabumi, Transnews- Puluhan organisasi masyarakat kota Sukabumi Jawa Barat yang terdiri dari 36 ormas Islam diantaranya gerakan muslim penyelamat aqidah (Gempa), Gerakan penegak ajaran Allah dan Rasul (Gempar), gerakan reformis Islam (Garis), FPI, dan KAMMI, melakukan orasi di depan balai kota Sukabumi, Jumat (6/9/19).

Kedatangan mereka untuk menyatakan sejumlah sikap yakni menolak one belt one road (OBOR) Cina dan mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan kerjasama dengan Cina dalam proyek itu.

Selain itu mereka juga menolak pemindahan ibukota dari Jakarta,kemudian mendesak untuk menindak kelompok separatis yang hendak memisahkan dari NKRI, hentikan kriminalisasi bendera tauhid dan mengakui sebagai bendera umat Islam,serta hentikan kriminalisme ulama dengan alasan radikalisme.

Petisi lainya menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dan kenaikan TDL, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia.

Pengunjuk rasa di terima oleh Walikota Sukabumi, Ahmad Fahmi. Di hadapan masa Walikota mengatakan tuntutan mereka merupakan kebijakan pusat dan akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat.

“Kami berterimakasih aksi ini berlangsung damai dan pemda menerima petisi yang disampaikan yang akan diteruskan ke pemerintah pusat,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam menerima aspirasi ormas itu.

Fahmi menjelaskan, soal kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dimana pemerintah pusat mempunyai berbagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan itu dan nantinya pemkot akan menyampaikan pertimbangan itu kepada masyarakat,” ujar Walikota.

Perwakilan pengunjuk rasa, Budi Lesmana mengatakan, petisi yang disampaikan diharapkan bisa diteruskan oleh pemkot dan DPRD Kota Sukabumi ke pemerintah pusat.

“Petisi ini harapanya bisa sampai ke pemerintah pusat dan diterima,” ujar dia.

Aspirasi itu juga diterima oleh anggota DPRD Kota Sukabumi. Salah satunya Anggota DPRD Kota Sukabumi Syihabudin yang akan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat.(Ris)

Baca Lainnya

Hari Jadi ke-477 Jepara, Bupati Jepara Ajak Teladani Perjuangan Leluhur

9 April 2026 - 10:06

DPC PROJO Jember Ikut Serta Sukseskan KONFERDA Malang

8 April 2026 - 20:31

Komisi D DPRD Jatim Kawal Alih Status Jalan, Dorong Akses Mataraman Lebih Layak

8 April 2026 - 20:28

Ponpes Ngalah Pasuruan Rawat Toleransi, Buka Ruang Dialog Lintas Agama

8 April 2026 - 19:48

News Trending DAERAH