Bawaslu Kota Depok Buka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

DEPOK,transnews.co.id-Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Depok Resmi Dibuka. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai dari 12 – 16 November 2019, diikuti sebanyak 82 orang peserta.

Tujuan dari kegiatan tersebut agar peserta mampu menjadi mitra Bawaslu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga ikut aktif dalam proses mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, utamanya pada pilkada Depok 2020 mendatang.

Harapannya dari setiap materi kegiatan ini bisa menjadi bagian kontribusi untuk diterapkan dalam menjaga kualitas bangsa kita untuk menghasilkan pemilu yang demokratis. Hal ini tidak bisa dicapai jika tidak ada partisipasi dan kontribusi dari masyarakat” Kata Ketua BAWASLU Jawa Barat, Abdullah Dahlan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, di Wisma Hijau (Kampus Diklat Bina Swadaya) Cimanggis, Depok, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu menurut Dede S. Permana, Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga BAWASLU Kota Depok, SKPP 2019 Kota Depok adalah program nasional.

Inti dari kegiatan tersebut,kata Dede, adalah menjadikan setiap peserta memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam hal kepemiluan, khususnya pengawasan pemilu.

Selain itu juga harapannya agar peserta nantinya dapat menjadi agen-agen Bawaslu dalam menyebarkan semangat pengawasan partisipatif di lingkungannya masing-masing.

“Saya mengapresiasi teman-teman semuanya, kader-kader pengawasan partisipatif yang boleh mengikuti kegiatan ini. Nantinya ketika kegiatan selama 5 (lima) hari ini selesai, haraoan kami agar teman-teman dapat menerapkan di lingkungan masing-masing” ucap Dede, Kepala Sekolah SKPP 2019 BAWASLU Kota Depok.

Ia juga menambahkan bahwa masih adanya Problem permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di luar dari ketentuan hukum yang berlaku.Maka sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam mengawasi keberlangsungan pemilu, termasuk keterlibatan pemuda.

“Hal ini guna terselenggaranya Pemilu yang demokratis,jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya memberi semangat kepada peserta. (ANDRYJM)

Loading

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/ atau berita tersebut di atas, Silahkan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com