Morut, Sulteng,TransNews.co.id Keterlambatan proses SK dan Pencairan gaji petugas Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes), Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah diakibatkan oleh kondisi daerah dibalik Pandemik virus covid-19, pasca meninggalnya mendiang Bupati Morut Aptriple Tumimomor.
Demikian disampaikan oleh Sekretarias Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Adi Purnomo, S. sos, M.Si, kepada sejumlah awak Media diruang kerjanya, Senin, (4/5/20).
Adi Purnomo, yang didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinkes Morut Citramawati Tanga,A.MKL dan Bendahara Dinkes Tri Silvana Rumapar, A.Mg, memaparkan secara detail penyebab keterlambatan proses SK PTT yang saat ini sedangvviral di media sosial.
Adi Purnomo, dalam keterangannya membantah perihal opini yang berkembang di media sosial menyasar instansi Dinas Kesehatan yang berbanding terbalik dengan fakta yang sesungguhnya.
Adi mengungkapkan, sebelum Bupati meninggal, Draft SK itu sudah jadi dan saya sendiri yang buat konsepnya dan sehari sebelumnya saya sudah koordinasikan dengan Ibu Kadis Kesehatan tentang hal itu. Tinggal kita mau ajukan, tapi begitu pak Bupati meninggal, semua proses administrasi yang sedang dalam proses terpaksa terpending, karena Kita semua terpaksa fokus pada penanganan kasus covid-19.
“Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Apalagi kita dituding ada kongkalikong” terang Adi Purnomo, diamini Citramawati dan Tri Silvana.
Pada kesempatan yang sama, Citramawati juga mengatakan, perihal keterlambatan proses penerimaan gaji PTT yang bertugas di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Morut, bukan sesuatu hal yang disengaja.
Hal tersebut menurut Citramawati, bahwa keterlambatan PTT menerima gaji diakibatkan kelambanan pihak Puskesmas mengajukan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) kepada Dinas Kesehatan yang merupakan persyaratan mutlak untuk memproses pengajuan pencairan anggaran gaji petugas PTT itu.
Hal yang lain,bahwa dalam melakukan prefikasi berkas PTT harus dilakukan secara konfrehensif dan pengajuannya-pun diharuskan secara kolektif.
“Keterlambatan petugas PTT menerima gajinya itu pak, disebabkan karena lambatnya SPMT rampung dari Puskesmas di wilayah Morowali Utara. Sebab kita tidak bisa memproses kalau masih ada yang belum masuk dari Puskesmas yang ada di Morut ini. Jadi harus kolektif” terang Citramawati
Citramawati menambahkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi dan meminta kepada seluruh Kapus untuk melengkapi berkas SPMT PTT itu, karena kita tidak bisa memproses berkas pengajuan pencairan gaji mereka kalau masih ada yang belum rampung berkasnya.
“Dan itu nanti bulan kemarin baru rampung semuanya, setelah itu kami langsung ajukan ke Bahagian keuangan Daerah, dan hasilnya bulan kemarin juga semuanya sudah bisa menerima” imbuh Citramawati yang diamini oleh Tri Silvana.
Sementara terkait tudingan yang berkembang melalui Media Sosial yang menyudutkan instansi Dinas Kesehatan dengan tudingan adaya kongkalikong dan suap terhadap pejabat Dinkes, dalam pencairan dana terhadap PTT, Tri Silvana Rumpar, menampik dan menegaskan bahwa itu tidak benar.
“Bagaimana bisa pak, ada suap dan kongkalikong dengan gaji petugas PTT, sementara kami hanya mengelola dan memproses administrasi saja. Setelah kelengkapan bekas kami Vrefikasi dan kami anggap lengkap berkasnya, pencairan gaji itu langsung ditransfer oleh Bendahara Daerah ke-rekening masing-masing yang bersangkutan” pungkas Tri Silvana Rampar.
Dalam rangkaian penelusuran fakta dilapangan, Kepala Puskesmas Baturube, Kecamatan Bungku Utara, Morut, Assidik Dg. Mallureng, Amd.Kep. saat dikonfirmasi via phone seluler terkait hal tersebut, (4/5/20), kepada crew TransNews, mengakui membenarkan pernyataan Citramawati dan Tri Silvana, terkait penyebab keterlambatan PTT menerima gaji tersebut.
Menurut keterangan Assidik, dari jumlah tenaga PTT itu, tidak semuanya bertugas didaerah yang aksesnya mudah. Sementara dalam proses prefikasi berkas itu, harus kolektif kemudian diajukan.
Olehnya itu kata Assidik, untuk merampungkan semua berkas tenaga PTT yang bertugas didaerah terpencil, dibutuhkan waktu yang cukup, sembari mencontohkan dan membandingan PTT yang bertugas di wilayah Puskesmas Baturube yang sangat sulit mangakses daerah terpencil, dengan PTT yang bertugas di daerah perkotaan seperti Kolonodale, Tomata dan daerah lainnya.
“Memang kita harus akui itu bahwa keterlambatan gaji PTT itu disebabkan oleh pihak Puskesmas yang lambat merampungkan SPMT PTT itu, sementara proses pengajuannya, harus kolektif tidak bisa diproses satu-satu,”akunya.
Mengenai pencarian gaji PTT itu, kata Sidik, Dinas hanya memproses kelengkapan administrasi, selebihnya untuk pencarian itu, ditransfer langsung oleh Bendahara Daerah melalui rekening masing-masing penerima” terang Assidik Dg Malureng, yang diamini Kapustu Woomparigi Jusmawati.
Disisi lain terkait keterlambatan pencairan gaji PTT, Assidik Dg Mallureng menilai hal tersebut tidak akurat, sebab tidak semua daerah itu sama, sambil mencontohkan dan membandingan PTT yang bertugas di wilayah Puskesmas Baturube yang sangat sulit mangakses daerah terpencil, dengan PTT yang bertugas di daerah perkotaan seperti Kolonodale, Tomata dan daerah lainnya,”pungkasnys (As). Editor:Nas
893 views