SIDOARJO, transnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada Selasa (18/11), Kabupaten Sidoarjo dianugerahi penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Pemerintah Kabupaten atas inovasi yang dinilai unggul oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ., Ph.D., kepada Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., di Auditorium Sukarman Lantai 2, Perpustakaan Nasional RI.
Inovasi yang mengantarkan Sidoarjo meraih penghargaan ini adalah E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah), sebuah sistem peta digital yang memetakan lokasi paket pekerjaan fisik sehingga pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan real time. Sistem ini memungkinkan monitoring proyek secara digital, mempermudah verifikasi lapangan, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan.

E-Kenda diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemantauan proyek fisik melalui integrasi data lokasi paket pekerjaan serta antarmuka yang dapat diakses pemangku kepentingan guna mengecek progres dan status pekerjaan.
Bupati Subandi menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur dan menilai capaian ini sebagai bentuk pengakuan atas kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Penghargaan Bhumandala Kanaka ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Sidoarjo. E-Kenda lahir dari kebutuhan nyata untuk memperbaiki tata kelola pembangunan agar setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya cepat dirasakan warga,” ujar Subandi.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendorong inovasi digital dalam pelayanan publik.
“Kami akan terus mengembangkan E-Kenda dan memperluas fungsinya, mulai dari monitoring fisik hingga integrasi data perencanaan dan aspirasi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat partisipasi publik dan menegakkan transparansi,” jelasnya.
Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Sidoarjo sebagai daerah yang adaptif terhadap transformasi digital pemerintahan. Dengan sistem pemantauan proyek yang lebih transparan, risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan ketidakjelasan lokasi proyek dapat diminimalkan.
Lebih jauh, Bupati Subandi berharap aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengawasi pembangunan serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi daerah.













