Bekasi,TransNews.co.id- Ketua Poktan Harapan Tani yang juga Ketua Gapoktan Karya Tani Desa Karang Harum kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, ternyata belum mengantongi Surat Keputusan (SK).
Padahal sejumlah bantuan dari Pemerintah Pusat sudah mengalir kepada Kelompok Tani Harapan Tani di bawah naungan Gapoktan Karya Tani.
Belum adanya SK dari pihak yang berwenang sebagaimana lazjimnya,tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan yang mengarah kepada dugaan miring bahwa bantuan yang sudah diterima menjadi bancakan oknum.
Padahal SK itu harus dikantongi Ketua Poktan, sebagaimana didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 67/PERMENTAN /SM. 050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani secara jelas menyebutkan diantaranya bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan bahwa untuk menindak lanjuti amanat pasal19 ayat (4) UU no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pasal 70 ayat (1)uu no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
Ketua Poktan Karya Tani, Ucep saat dikonfirmasi transnews di kediamannya baru baru ini mengaku selama dua tahun dari tahun 2018 sampai dengan pertanggal 18 agustus 2020,belum kantongi SK dari desa.
“Saya menjadi Ketua Kelompok Tani dan gabungan kelompok tani atas permintaan Kepala Desa yang memenangkan Pilkades di tahun 2018,”terang Ucep.
Ucep mengungkapkan, saat itu dirinya menggantikan posisi Yayat yang saat itu berbeda politik dengan kandidat yang unggul dalam pilkades.
“Beliau lah yang menginginkan dirinya jadi pimpinan Poktan dan gapoktan dan secara faktual sampai saat ini dirinya belum di SK kan,”ujar Ucep.
Masih menurut Ucep sekalipun dirinya belum mengantongi SK, akan tetapi telah diberi kewenangan, menerima dan menandatangani documen bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian untuk pekerjaan Dump Area melalui program POPT APBN TA 2018/2019,” ujarnya.
Hasil investigasi lapangan bahwa bantuan POPT ternyata fisik bantuan berupa Kaptan / Kapur pertanian biasa disebut DOLOMIT dalam pengakuanya sudah terpakai habis di gunakan oleh petani. Padahal barang tersebut Kaptan atau DOLOMIT tidak terpakai nyaris dijadikan untuk mengurug tanah.
Bahkan Penyuluh Pertanian Dede serta Koordinator POPT Kedung Waringin Dahlan, saat dikonfirmasi oleh TransNews, pengakuanya sama dengan Ucep, telah memberikan keterangan bohong dan plintat plintut kepada wartawan.
Awalnya dikatakan Dede bahwa fisik bantuan telah habis terpakai namun pada saat fakta photo barang bantuan tersebut diperlihatkan belum terpakai, dia berdalih bahwa kapur pertanian atau DOLOMIT yang sampai saat ini masih ada bukan tidak terpakai tapi belum terpakai.
“Bantuan itu masih ada bukan tidak terpakai tapi belum terpakai,” ujar Dede Penyuluh dan Koordinator POPT Dahlan.
Kepala Desa Karang Harum, terkait belum dikantonginya SK Poktan hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi.
Begitupun Kepala UPT Pertanian Kecamatan Kedung Waringin.
Sejumlah pihak menduga ditunjuknya Ucep oleh Kades sebagai Ketua Poktan Karya Tani syarat kepentingan pribadi sehingga melabrak aturan.
“Masa SK tidak dikantongi, sementara bantuan mengalir.Tidak benar itu,pak Kades. Atau jangan jangan Kades dan UPT Pertanian setali tiga uang,” ujar beberapa warga menduga duga. (Ysp) Editor:Nas
