SIDOARJO, transnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendeklarasikan perang terhadap narkoba di sektor transportasi. Pencanangan program ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, dalam sebuah apel khusus di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Selasa pagi (14/10/2025).
Apel yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025 ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto. Kehadiran kedua pimpinan lembaga ini menandai sinergi kuat untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menjaga sektor transportasi agar bersih dari ancaman narkoba. Menurutnya, transportasi memegang peranan vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Sidoarjo dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sidoarjo bersinergi mewujudkan komitmen dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan transportasi. Transportasi memiliki peran penting dalam perekonomian dan sosial masyarakat, namun transportasi juga dapat menjadi sarana peredaran narkoba sehingga kita waspadai bersama,” ungkapnya.
Beliau juga menyoroti bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelaku sektor transportasi, seperti sopir dan kernet, yang dapat berakibat fatal. Potensi risiko kecelakaan lalu lintas akan meningkat drastis jika pengemudi berada di bawah pengaruh zat terlarang.
“Potensi penyalahgunaan narkoba dapat berpotensi resiko terjadi kecelakaan, oleh karena itu kita bersama-sama mari memberantas narkoba,” tuturnya.
Sinergi antara Dishub dan BNN Sidoarjo ini diwujudkan dalam program-program pencegahan dan penindakan yang akan menyasar berbagai moda transportasi di wilayah Sidoarjo. Kepala BNN Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan memberikan dukungan penuh, baik dalam hal sosialisasi, edukasi, maupun penegakan hukum.
