Bandung,Transnews-Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum disela sela Rapat Koordinasi dengan para Kepala Daerah di Hotel El-Royale kota Bandung, Kamis (31/10/19) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Jabar pada tahun 2018 mencapai 7,54 persen dari jumlah penduduk atau 3,61 juta jiwa.
“Sedangkan pada 2019, angka kemiskinan menurun menjadi 6,91 persen dari jumlah penduduk atau 3,4 juta jiwa,” Ungkapnya.
Pemdaprov Jabar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,kata Uu telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Misalnya, mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui kepesertaan BPJS.
“Kami telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan. Misalnya dari aspek perlindungan sosial kami mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin lewat kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS,” katanya.
Kemudian, Pemdaprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan penguatan akses permodalan dan sikronisasi penanggulangan kemiskinan.
“Selain upaya-upaya tersebut juga ada berbagai program unggulan seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product, One Village One Company, Desa Digital dan program pengembangan kepariwisataan,” ucap Uu.
Menurutnya,penguatan sinergi semua pihak dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan. Maka itu, Pemdaprov Jabar menerapkan konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintah, dan Media).
Kata Uu, ada tiga instrument yang dapat diterapkan untuk menyinergikan berbagai program dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jabar, seperti rencana aksi daerah, aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, dan km 0 pro poor.
“Ketiganya menjadi satu kesatuan instrumen yang dapat menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di daerah,” kata Uu mengakhiri.(Nas/HMS)
