DEPOK, transnews.co.id — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program pelatihan bertajuk PEKA (Pemberdayaan Ekonomi & Kemandirian Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan) di Ruang Teratai, Balai Kota Depok, (13/07/2026).
Dengan mengusung tema “Dari Perlindungan Menuju Kemandirian Ekonomi,” program ini dirancang khusus untuk membekali para penerima manfaat agar mampu mandiri secara finansial dan berdaya saing di sektor ekonomi. Program ini menjadi peluncuran kedua di Provinsi Jawa Barat setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Sumedang.
Supian Suri Wali Kota Depok, menilai langkah BPJS Ketenagakerjaan sangat mulia karena tidak hanya berhenti pada pemberian santunan tunai, melainkan ikut bertanggung jawab memastikan keberlanjutan hidup keluarga penerima manfaat agar tidak konsumtif.
“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan inisiasi program PEKA, Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat. Jadi, tadi saya sampaikan, kalau mau ngomong tanggung jawab, sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan begitu memberikan santunan, selesai tugasnya. Gitu ya, karena santunan sudah diterima oleh penerima manfaat.”
“Tapi, ternyata BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini tidak mau melepaskan seperti itu saja, dalam arti pengin lebih punya kemanfaatan, khususnya dana santunan yang dialokasikan, sehingga memberikan pelatihan kepada para penerima manfaat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supian Suri juga berharap program serupa bisa meluas ke wilayah lain di Jawa Barat dan menekankan pentingnya memperluas kepesertaan bagi para pekerja rentan yang ada di Kota Depok melalui dukungan anggaran pemerintah dan kepedulian sosial.
“Ya, program ini tadi diluncurkan (launching) ternyata kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Sumedang. Mudah-mudahan kemanfaatan yang dirasakan warga Depok juga dirasakan oleh warga kota/kabupaten lain, dan warga Depok yang hari ini menerima manfaat, mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih banyak lagi penerima manfaat terhadap program ini. Yang menjadi titik penting juga tadi saya sampaikan bahwa masih banyak sekali para pekerja rentan yang belum terakomodasi pembiayaan BPJS Ketenagakerjaannya, tambahnya.
”Tetapi juga saya berharap dukungan dari orang-orang yang sebetulnya punya cukup kemampuan untuk memberikan perhatian itu. Baik dari para pengusaha, tadi saya sampaikan ada Perda Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan 10% alokasi dana CSR untuk pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan buat para pekerja rentan. Yang kedua, tadi saya meminta Kadisnaker bahwa Kota Depok, para pejabat di Kota Depok minimal satu orang punya tanggung jawab pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan buat pekerja rentan,” harapnya.
Dalam kesmpatan yang sama, Trisna Soenjaya Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Melalui program ini, dana santunan yang diberikan diharapkan dapat dikelola menjadi modal kemandirian.
“Manfaat santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga almarhum yang tadi disebutkan. Tapi santunan ini bentuk kehadiran negara, intinya. Bahwa negara hadir memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia.”
“Ini tidak lepas eh dari kerja keras semuanya yang akan eh sadar dengan perlindungan ya, terutama perlindungan jaminan sosial yang eh seluruhnya di rap- dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pekerja di seluruh Indonesia,” ucap Trisna.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Deny Yusyulian, memaparkan latar belakang serta empat tujuan utama dari program PEKA. Menurutnya, program ini hadir karena setiap pekerja memiliki risiko sosial ekonomi yang tidak terduga.
“Latar belakang dari kegiatan ini, jadi pekerja itu punya risiko. Dan risiko itu terjadi ketika dia mengalami kecelakaan, atau PHK, atau juga pada saat, mohon maaf, terjadi meninggal dunia. Nah, penerimaan manfaat inilah yang akan kita berdayakan sehingga terjadi kemandirian ekonomi.”
“Kami namakan program ini adalah PEKA. Singkatannya yaitu Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat Ketenagakerjaan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi. Penerima manfaat menjadi individu yang produktif dan juga mandiri. Yang kedua, mendorong lahirnya usaha mikro baru yang berkelanjutan. Menciptakan usaha baru yang berdaya saing dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran di daerah karena kita ingin menciptakan lapangan kerja melalui usaha produktif dan juga rantai nilai lokal. Nah, yang keempat, kita akan menguatkan ekosistem ekonomi lokal dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah, khususnya di Kota Depok.” jelas deny
Novarina Azli Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, menjelaskan bahwa program ini akan berjalan selama tiga bulan sebagai tahap awal untuk kemudian dievaluasi.
“Yang ini 3 bulan dulu, kemudian kita akan lihat hasilnya, kita evaluasi, kemudian kita sempurnakan kembali untuk batch berikutnya, gitu”.
Nova juga merinci mengenai target peserta yang berhak mengikuti pelatihan ekonomi ini.
“Kriterianya adalah penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi, yang pernah ngambil JHT, yang pernah ngambil, yang pernah apa, tulang punggung keluarganya pernah kecelakaan kerja atau meninggal dunia, itu bisa jadi. Atau juga yang kena PHK, itu juga bisa ikut program ini,” ucap Nova.
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dan mitra strategis, di antaranya Wali Kota Depok Supian Suri, M.M., Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Soenjaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok drg. Nesi Annisa Handari, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Drs. Muhammad Tamrin, S.Sos., M.M., Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Deny Yusyulian, Asisten Vice President Bank Mandiri Area Depok Agus Maryono, Ketua Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas Kota Depok Muamar Kadafi, Ketua Baznas Kota Depok Dr. Endang Ahmad Yani, S.E., M.M., Direktur Utama PT Bina Jasa Abadikarya Bapak Wahyu T. Hermanto, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok Novarina Azli.
