Kota Bandung, Transnews- Walikota Bandung Oded M Danial di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jum’at (4/10/19) menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 menganggarkan Rp150,35 miliar untuk mensejahterakan para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan non-ASN (Aparatur Sipil Negara).
” Anggaran itu berada di bawah kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN,” Papar Oded.
Paparan Wali Kota Bandung tersebut terkait agenda Jawaban Wali Kota soal Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
Dalam jawabannya, Oded mengatakan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi sorotan Pemkot Bandung. Pemkot akan memberikan perhatian yang semakin besar bagi sektor pendidikan di tahun 2020.
“Hal itu tercermin dari alokasi anggaran untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan,” katanya.
Tak hanya anggaran untuk tenaga pendidik, Pemkot juga akan meningkatkan kesempatan warganya untuk mendapatkan pendidikan dengan membuka lima SMP rintisan, yaitu SMP 59, SMP 60, SMP 61, SMP 62, dan SMP 63. Pada tahun 2020, jumlah SMP rintisan ditambah dengan dibuka SMP 58, SMP 64, SMP 65, SMP 66, dan SMP 67.
Pemkot Bandung juga akan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Pada jenjang SMP akan dibangun 126 ruang kelas baru dengan total anggaran sebesar Rp52,09 miliar.
Sedangkan untuk jenjang SD akan dibangun 125 ruang kelas dengan anggaran Rp41,61 miliar. Sementara untuk jenjang TK, akan didirikan tiga bangunan TK negeri, yaitu TK Citarip, TK Centeh, dan TK Batununggal dengan anggaran Rp6,43 miliar.
“Keberpihakan Pemkot Bandung terhadap sektor pendidikan tidak terbatas hanya untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah saja, namun juga yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk itu, telah dialokasikan anggaran untuk SD dan SMP Swasta,” kata Oded.
Oded menandaskan pada jenjang SD swasta alokasi bantuan sebesar Rp23,67 miliar. Jenjang SMP swasta sebesar Rp35,08 miliar.
“Semua langkah dan upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil adanya blind spot dalam sebaran peserta didik baru pada saat PPDB,” tandasnya. (Chryst)
