H.Edi Heryana Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Ketua Bumdes Desa Kuta Makmur. (Photo-Jsf)
Tidak direslisasikannya anggaran tersebut menuai pertanyaan dan kecurigaan warga, sebab RAB tersebut telah ditandatangani oleh para pihak mulai dari pelaksana kegiatan, pengawas dan kepala Desa.
“Anggaran itu kita perlu pertanyakan sebab menggunakan uang negara dari Dana Desa tahun 2018,” kata beberapa warga, Sabtu (15/8/2020) kemarin.
Mahbudin pengawas dalam kegiatan pada rencana anggaran biaya yang ditandatangani pada bulan Maret 2018 saat dikonfirmasi dirumahnya Senin lalu (11/8.2020) menjelaskan bahwa RAB tersebut memang tidak dilaksanakan tidak direalisasikan, karena diganti oleh kegiatan lain.
“Agar lebih jelas tanya saja kepada pelaksana kegiatan, karena saya hanya sebatas pengawas,”kata Mahbudin berkilah.
Ditempat terpisah Ketua Pelaksana Kegiatan H Edi Heryana yang juga Ketua Bumdes, terkait RAB yang tidak direalisasikan dirumahnya Selasa (12/8/2020) membantah bahwa kegiatan modal pengolahan tanah dan tanam bibit padi sebagai mana yang dibicarakan publik yang ada dalam RAB Tahun 2018 sebesar 184.000.000,-untuk pengolahan tanah dan tanam bibit padi itu tidak benar dan tidak ada.
“Itukan rencana dan rencana bisa berubah dan dalam kenyataan bahwa RAB yang direalisasikan adalah salah satunya untuk kegiatan pengadaan Wifi,” terang Edi.
Ketua BPD Desa Kutamakmur Acep Sudrajat memberi jawaban berbeda ikhwal pengalihan rencana kegiatan tanpa ada musyawarah dan melibatkan BPD
Menurutnya, pihak BPD secara faktual belum pernah menandatangani berita acara perubahan RAB kegiatan pengolahan tanah dan tanam bibit padi sebesar 184.000.000,-
“jika memang dirubah anggarannya kepada kegiatan lainnya tentu harus ada berita acaranya,” Acep, yang diamini anggota BPD lainnya.
Ketua Forum Masyarakat Perduli Desa Jawa Barat Asep Nasrudin,S.Sos melalui seluler, Sabtu malam (15/8/2020) menyarankan agar BPD melalui kewenangannya selaku pengawasan dan Mitra Desa, untuk segera melakukan musyawarah desa (Musdes) terkait perubahan anggaran kegiatan.
Sebab kata Asep, setiap ada perubahan harus ada Perdes yang dikeluarkan, apalagi ini berkaitan dengan anggaran tentunya itupun harus ada kesepakatan para pihak dalam mensyahkan Perdesnya. Tidak boleh seenaknya merubah tanpa ada musyawarah.
“Agar tidak terjadi multi tafsir dan pitnah serta kecurigaan,saya sarankan BPD segera melakukan musyawarah,sebab itu hak BPD untuk mempertanyakannya,” kata Asep. (JSF) Editor:Nas
