Menu ✖

Otomatis

NASIONAL

Ahli Pers DP: Badan Hukum Pers Boleh Mengasuh Sejumlah Media

LOGOS TNbadge-check

Ahli Pers DP: Badan Hukum Pers Boleh Mengasuh Sejumlah Media Perbesar

Jakarta, transnews.co.id || Menjawab sejumlah pertanyaan baik melalui media sosial maupun WA, Ahli pers Dewan Pers, Kamsul Hasan melalui status akun FB, Selasa (23/03/2021) mengatakan bahwa Dewan Pers memang sempat mengatur satu badan hukum perusahaan pers untuk satu media. Sekarang peraturan itu sudah tak digunakan.

Dalam berbagai rapat di Dewan Pers Kamsul menolak. ” Peraturan itu salah menafsir Pasal 1 angka 2,” ujar Kamsul Hasan yang mewakili PWI.

Dirinya menjelaskan, maksud Pasal 1 angka 2 pada kata khusus bukan satu badan hukum satu media. Maksudnya perusahaan pers tidak boleh bercampur dengan usaha lain.

“Badan hukum pers sekarang boleh memiliki atau mengasuh sejumlah media. Jangan tanya berapa jumlahnya, bila tidak diatur jangan buat repot sendiri.” jelasnya

Soal badan hukum ini diatur Pasal 9 ayat (2) UU Nomor Tahun 1999 tentang Pers sebagai tindak lanjut peluang yang diberikan Pasal 9 ayat (1).

“Sepanjang pengurus atau direksi badan hukum mampu melakukan pengawasan pada unit usaha, tidak dilarang.” katanya.

Meski demikian, lanjut Kamsul,  Dewan Pers tetap membatasi dalam hal seseorang pemegang kartu UKW utama hanya boleh menjadi penanggung jawab untuk dua media.

“Itu pun hanya terkait apabila perusahaan pers itu ingin melakukan verifikasi faktual. Bila tidak maka peraturan Dewan Pers ini tak mengikat.” terang Ketua Kompetensi PWI Pusat ini.

Apakah nama dan alamat redaksi harus pada satu tempat, sekali lagi tak diatur.

“Boleh satu di Jakarta dan lainnya di Bandung atau daerah lain saat mengajukan verifikasi.”katanya.

Untung dan Rugi

Meski peraturan Dewan Pers boleh satu badan hukum mengelola lebih dari satu media namun sejumlah perusahaan pers tetap membuat satu media.

Mereka memiliki alasan sendiri soal marketing. Bila satu badan hukum digunakan sejumlah media, maka saat kerjasama dengan instansi pemerintah hanya bisa keluarkan satu tagihan.

“Namun bagi media yang tidak “main” anggaran kerjasama media dan tidak melakukan verifikasi faktual untuk hemat waktu dan laporan pajak bisa gunakan satu badan hukum untuk sejumlah media.” ungkapnya.

Kamsul mengingatkan, kesempatan ini jangan disalahgunakan dengan “meminjamkan” badan hukum kepada media yang tidak dalam kendali karena pidana pers bebannya pada badan hukum.

“Silakan pilih mau satu badan hukum untuk satu media atau satu badan hukum sejumlah media, sesuai kebutuhan masing-masing.” tandasnya. YN

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Akses Air Bersih untuk SMP Negeri 8 Cilegon

13 Nov 2026 - 17:56 WIB

Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Akses Air Bersih untuk SMP Negeri 8 Cilegon

Wujudkan Pengabdian di Hari Pahlawan, PLN Pastikan Trafo GI Kopo Andal Salurkan Listrik

12 Nov 2026 - 10:56 WIB

Wujudkan Pengabdian di Hari Pahlawan, PLN Pastikan Trafo GI Kopo Andal Salurkan Listrik

Ketum SWI Raih Penghargaan Penggerak UMKM Nasional dari Pewarna Indonesia

11 Nov 2026 - 10:08 WIB

Ketum SWI Raih Penghargaan Penggerak UMKM Nasional dari Pewarna Indonesia

Sambut Hari Pahlawan dan Hari Listrik Nasional ke -81 , PLN UIT JBB Energize Trafo GI Cilegon Baru Perkuat Keandalan Listrik

4 Nov 2026 - 18:14 WIB

Sambut Hari Pahlawan dan Hari Listrik Nasional ke -81 , PLN UIT JBB Energize Trafo GI Cilegon Baru Perkuat Keandalan Listrik

PLN UPT Cawang Goes to School, Edukasi Siswa SMPN 182 Jakarta tentang Manfaat dan Bahaya Listrik

2 Nov 2026 - 17:47 WIB

PLN UPT Cawang Goes to School, Edukasi Siswa SMPN 182 Jakarta tentang Manfaat dan Bahaya Listrik

HLN ke-81: PLN Perkuat Peran Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

30 Okt 2026 - 09:24 WIB

HLN ke-81: PLN Perkuat Peran Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa
Trending di EKBIS