Jakarta, Transnews- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (15/6/2019) mencatat sudah ada 1.963 desa, 556 kecamatan yang tersebar di 79 kabupaten yang terdampak kekeringan.
“ Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.
BNPB sendiri, menurut Doni, telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.
“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” ujar Doni.
Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.
Untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah saya melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.
Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun.
“ Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” ungkapnya.
Kebakaran Hutan dan Lahan
Kengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan.
“ Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman,” ujarnya mengutip Presiden.
Menurut Kepala BNPB itu, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan dilibatkan,”Paparnya.
Setiap provinsi,kata Doni, mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia.
” Kalau terjadi akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter. Bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter,” Ujarnya.
Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap di desa.
” Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran,” Pugkas Doni. (Nas)
