Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

HUKUM

Daud Ahmad, Jadi PLH Sekda Jabar Gantikan Iwa Karniwa

LOGOS TNbadge-check

BANDUNG,Transnews– Asisten Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad ditunjuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil,menggantikan Sekda Iwa Karniwa, menyusul dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK,terkait proyek Meikarta.

Menyikapi penetapan tersangka oleh KPK terhadap Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa, Emil, kepada awak media, Selasa (30/7/19) mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa.

Emil menegaskan, setelah berkonsultasi dengan Kemendagri, pihaknya diberi saran agar fokus menyelesaikan permasalahan ini.

“ Kami pastikan bahwa roda pemerintahan dan administrasi pembangunan tetap berjalan. Untuk menjalankan tugas keseharian Sekda akan dilaksanakan oleh PLH dan didelegasikan kepada Pak Daud Ahmad selaku Asisten Pemerintahan sampai waktu yang definitif,” jelas Emil.

Emil memastikan, tak ada yang terganggu untuk pembangunan di Jabar.

“Kelancaran pemerintahan Jabar tidak terganggu karena kami sudah tunjuk hari ini. Sehingga, semua urusan, termasuk rapat anggaran dengan dewan dan hal lainnya yang butuh atensi sudah didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik,” paparnya.

Pihak Pemprov Jabar berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan dan melanjutkan segala kebaikan yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya.

“Termasuk dalam pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), salah satunya melalui penerapan clean government melalui e-budgeting, e-planning, e-monitoring, dan lainnya. Tidak hanya di Provinsi Jabar, tapi di daerah-daerah juga untuk memastikan jalannya pembangunan, harus sangat tertib aturan, clean and capable government,” ujar Emil.

Emil menjelaskan, proses pemberian dana bantuan hibah pun kini dibantu secara digital. Apalagi, setiap pekan, perwakilan KPK hadir di Gedung Sate sebagai mitra Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), agar upaya-upaya kegiatan pembangunan termonitor dan terkonsultasikan dengan pihak terkait, termasuk KPK.

“Kami juga imbau kepada para kepala daerah, pemkot dan pemkab juga terus memperbaiki semangat clean government dan integritasnya, termasuk kepada ASN (aparatur sipil negara), supaya tiga pesan yang selalu disampaikan, yaitu integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional berjalan baik,” tegas Emil.(Nas/Chryst)

Baca Lainnya

Wujudkan Kepedulian di Bulan Ramadhan, GWS Jepara Gelar Aksi Berbagi Takjil

14 Maret 2026 - 01:05

Pemkab Sidoarjo Kebut Perbaikan Jalan, Bupati Subandi Target Tuntas Sebelum Lebaran

14 Maret 2026 - 01:02

Progres Sekolah Rakyat Surabaya Capai 26,76 Persen, Target Rampung Juni 2026

14 Maret 2026 - 01:00

Rentetan Kebakaran di Nalumsari Jepara, Dari Rumah Joglo hingga Penggilingan Padi

13 Maret 2026 - 16:30

News Trending DAERAH