DEPOK, transnews.co.id – Kadis Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati mengatakan, Pemkot Depok berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan program UHC (Universal Health Coverage).
“Dengan program UHC, semua masyarakat yang sedang sakit dan menjalani perawatan, sekalipun belum mempunyai BPJS Kesehatan akan kita cover,” katanya saat Ngopi Bareng SWI kota Depok, bertajuk “Pemkot Depok Berikan Pelayanan Publik Terintegrasi dan Mudah Diakses Masyarakat” di RSUD ASA, Selasa (24/9/2024).
Program UHC ini, lanjut Mary Liziawati, cukup menggunakan KTP. Dari KTP tersebut Dinkes akan melakukan verifikasi untuk menentukan pasien tersebut layak dibantu atau tidak, dengan memperhatikan kriteria yang sudah ditentukan.
Sebagian peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini merupakan masyarakat yang sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, atau yang sudah berada di Kartu Depok Sejahtera (KDS).
“Kami selalu ada pemadatan data, dengan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, untuk menyesuaikan data KDS di Kota Depok,” ungkap dia.
Mary Liziawati menjelaskan, para peserta PBI APBD ini jumlahnya fluktuatif. Bisa bertambah atau berkurang, karena adanya penonaktifan dan penambahan dari program UHC.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi, agar masyarakat seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan” terangnya.
Pelayanan kesehatan ini hanya bisa dilakukan pada rumah sakit (RS) yang hanya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Depok.
“Ada puluhan rumah sakit baik tipe B dan C, termasuk RSUD KiSA dan RSUD ASA” ungkap Kadis Kesehatan ini.
Dalam paparannya, Mary Liziawati menjelaskan manfaat UHC bagi masyarakat, adalah:
1. Kecepatan layanan. Masyarakat yang sakit, yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dapat langsung dilayani di RS jika dirawat, dan kepesertaannya akan aktif paling lama 3×24 jam.
2. UHC ini bisa berdampak lebih luas bagi masyarakat yang termasuk kriteria PBI. Karena jika ada satu orang anggota keluarga yang sakit, maka seluruh anggota keluarganya juga akan didaftarkan dalam kepesertaan JKN PBI ini dan akan aktif maksimal 3×24 jam.
3. Tidak perlu pengantar dari Kelurahan, bagi masyarakat dengan NIK telah terdaftar sebagai warga Depok.
“Ketentuan ini berlaku bagi warga tidak mampu yang masuk sebagai kriteria PBI. Tunjukan NIK maksimal 3 x 24 jam sudah aktif dan biaya iuran JKN ditanggung oleh Pemkot Depok,” tutup Mary Liziawati.
Selain dr. Mary Liziawati, Ngopi Bareng SWI kota Depok juga menghadirkan Kadis Sosial dr. Devi Maryory, M.KM, Dirut RSUD ASA dr. Enny Ekasari, MARS dan Dirut RSUD KiSA yang diwakili dr. Melisa.
Depok Raih Penghargaan UHC
Kota Depok berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Kategori Pratama pada acara UHC Awards 2024 di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Kamis (08/08/24).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen terhadap capaian UHC di Kota Depok yang menembus angka 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.
