SURABAYA, transnews.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur memperkuat tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan mengonsolidasikan 38 walidata kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan data sosial ekonomi lebih akurat, terintegrasi, dan aman dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Forum Satu Data Jawa Timur bertema Penguatan Tata Kelola, Pemanfaatan, dan Pengamanan DTSEN di Jawa Timur di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (11/11/2026).
Kepala Bidang Data dan Statistik Kominfo Jatim, Imam Fahamsyah, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa kesamaan pemahaman antarwalidata menjadi kunci pengelolaan DTSEN. Terlebih, data tersebut akan dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Melalui forum ini, kita akan memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional DTSEN, pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengamanan data, serta sinkronisasi dan integrasi dalam ekosistem pemerintah digital,” ujar Imam.
Forum ini melibatkan perwakilan 38 Dinas Kominfo kabupaten/kota sebagai walidata daerah. Pembahasan difokuskan pada kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengelolaan database, tanggung jawab pemanfaatan data, hingga perlindungan data pribadi.
Penguatan tersebut dinilai penting agar penggunaan DTSEN tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Lima narasumber dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital turut memberikan materi terkait kebijakan nasional, pemanfaatan data, keamanan siber, serta integrasi sistem pemerintahan digital.
Melalui konsolidasi ini, Kominfo Jatim mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki standar pemahaman dan tata kelola yang selaras. Dengan demikian, DTSEN dapat menjadi landasan data yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
Komentar ditutup.