Bandung,transnews.co.id-Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di sejumlah kabupaten di Jawa Barat kembali diwarnai dan memunculkan fenomena money politics atau politik uang.
Hal itu akan memunculkan pula aksi suap menyuap dan berimbas kepada bibit awal akan terjadi Korupsi jika kepala desa terpilih nantinya.
Demikian diutarakan Konsultan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Indonesia (LPMDI) Jawa Barat Asep D Nasrudin Asbuy,S.Sos di Kantornya bilangan Ujungberung Kota Bandung, Rabu (14/4/2021).
Asep menjelaskan,fenomena politik uang di Pilkades bisa jadi merupakan turunan dari tindak serupa di level kontestasi demokrasi level di atasnya, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota legislative.
Menurut Asep,Pilkades adalah suatu pemilihan secara langsung oleh warga desa dan kepala desa terpilih dilantik oleh bupati.
“Dalam tataran ideal, pilkades sebenarnya membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi, yakni sebagai ruang kebebasan untuk dipilih atau memilih pemimpin desa,”paparnya.
Asep menyebutkan dalam penelitian Halili (2009), modus atau pola politik uang dalam pilkades meliputi empat pola. Pertama, membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara.
Kedua, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang. Ketiga, serangan fajar. Keempat, penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi.