Surabaya, Transnews.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim resmi luncurkan Tagline “Melayani Menyelesaikan” resmi diluncurkan, Senin malam (20/9/2021). Dalam kesempatan yang sama, Dinsos Jatim juga meluncurkan aplikasi Sip Joss dan Sapa Bansos.
Launching tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan naskah kerja sama antara Kepala Dinsos Jatim dengan Kepala Dinsos kabupaten/kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perluasan jangkauan program kesejahteraan sosial di Jatim.
Dalam sambutannya, Kepala Dinsos Jatim, Alwi mengatakan, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, pelayanan kesejahteraan sosial dalam UPT/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di tahun 2020 melayani 21 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jumlah 620.785 orang.
Sedangkan penanganan PPKS di luar provinsi termasuk masyarakat miskin, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (per Oktober 2020), terdapat 5.216.230 rumah tangga miskin atau 15.017.713 orang.
Alwi melanjutkan, dari sumber dana APBN menjangkau sekitar 56,38 persen dan dari dana sumber APBD 10,78 persen. Hal ini termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 1.634.835 KPM, bantuan sosial pangan sebanyak 2.967.394 KPM, serta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional sejumlah 15.579.777 jiwa.
Sementara, dari sumber APBD 2021 melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat PKH Perlindungan untuk Lanjut Usia (PKH plus) yang diberikan kepada 50 ribu jiwa di 15 Kabupaten dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas yang diberikan kepada 4 ribu jiwa.
Alwi berharap agar semua perangkat Dinsos baik bidang, sekretariat, maupun Dinsos kabupaten/kota agar dapat memperkuat kerjasama, koordinasi, dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sementara, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih yang juga hadir dalam acara tersebut berharap, agar aplikasi Sip Joss bisa menjadi informasi keterbukaan publik.
“Sedangkan untuk Sapa Bansos, ke depan Komisi E DPRD Jatim inginkan agar ada penyatuan. Jika saat ini Sapa Bansos berupa data DTKS penerima bansos, nantinya juga ada data PMKS atau potensial PMKS juga dihadirkan dalam data tersebut,” ujarnya. (HD)
