BKN Keluarkan Ribuan SK Pemecatan PNS Terlibat Tipikor

Jakarta, Transnews- Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Mohamad Ridwan, sebagaimana siaran Pers yang diterima Redaksi Transnews. co. id, Selasa (13/8/19) menyebutkan, tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat bagi PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap berakhir sejak tanggal 30 April 2019.

Sampai dengan batas waktu tersebut, tambah Ridwan, terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Hormat yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“ Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK,” ujar Mohammad Ridwan.

Mengenai progresnya, kata Ridwan hingga 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persentase 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH.

“Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan K/L/D yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya,”Jelasnya.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com