Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

NASIONAL

BPKP Awasi 60 Cluster dan 67 Isu Pembangunan Tematik di 34 Provinsi

LOGOS TNbadge-check


					BPKP Awasi 60 Cluster dan 67 Isu Pembangunan Tematik di 34 Provinsi Perbesar

Serang,transnews.co.id-Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP) Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2021.

Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Lama Provinsi Banten, Kamis (8/4/2021).

Rakor digelar berdasarkan amanat PP 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014 dan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi pengawasan oleh APIP dalam mengawal akuntabilitas program strategis pemerintah nasional/daerah dengan mengusung tema Sinergi Pengawasan Intern dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Program Ketahanan Pangan Daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Sekretaris Utama BPKB Banten, Ernadhi Sudarmanto mengatakan BPKP telah memetakan 15 Agenda Pengawasan Prioritas (APP) 2021 dengan total 60 cluster objek pengawasan dan 67 isu pembangunan tematik yang tersebar di 34 provinsi, salah satunya Provinsi Banten.

“Adapun Program Ketahanan Pangan merupakan program prioritas daerah di wilayah Provinsi Banten,”paparnya.

Menurut Ernadhi,masih terdapat tantangan potensial terkait isu strategis ketahanan pangan tersebut di antaranya tentang permintaan pasar yang cenderung menurun, penurunan daya beli, refocusing,

“Oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan atas program ketahanan pangan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai desain dan keselarasan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan serta akuntabilitas dalam pengimplementasinya” ungkapnya.

Ernadhi berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kesimpulan dimana BPKP bersama aparat pengawasan intern di wilayah provinsi Banten dapat bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan program ketahanan pangan.

“Sejak penentuan rencana umum, pengawasan, desain dan metodologi pengawasan mekanisme pelaporan serta monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan,”harapnya.(Up)Editor:Nas

Baca Lainnya

Pemkab Sidoarjo Renovasi 400 Warung Rakyat, Naikkan Bantuan Jadi Rp10 Juta per Unit di Tahun 2026

11 Februari 2026 - 21:31

IWAPI Sidoarjo Didorong Jadi Motor Transformasi Digital, Sekda Fenny: Perempuan Pengusaha Kunci Indonesia Emas 2045

11 Februari 2026 - 21:29

Polres Jepara Tetapkan 3 Tersangka Kasus Miras Oplosan Maut di Pakis Aji

11 Februari 2026 - 21:13

Pesta Miras Oplosan di Jepara: 5 Warga Tewas Beruntun, 3 Warga Kritis

11 Februari 2026 - 12:00

News Trending DAERAH