SURABAYA, transnews.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2025, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, bersama jajaran pimpinan dewan.
Hadir dalam forum tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta 81 anggota dewan.
Paripurna ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam penyampaiannya, Khofifah menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus komitmen transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut disusun sesuai ketentuan perundang-undangan dan merupakan implementasi kebijakan serta program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
“LKPj merupakan implementasi kebijakan dan program RKPD 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyampaian LKPj dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menjadi instrumen strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan secara menyeluruh, sekaligus dasar perbaikan kebijakan ke depan.
Khofifah memaparkan, arah pembangunan Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan layanan dasar.
Prioritas utama diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
“Fokus kami adalah pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,” tegasnya.
Dari sisi capaian makro, ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025 tumbuh 5,33 persen, melampaui target RKPD. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 76,13, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 3,88 persen.
Ketimpangan ekonomi turut menunjukkan perbaikan, dengan indeks gini berada di angka 0,369. Persentase kemiskinan tercatat sekitar 9,5 persen, dengan berbagai program intervensi yang menjangkau masyarakat di 38 kabupaten/kota.
“Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program Nawa Bhakti Satya,” ujar Khofifah.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 dilaporkan melampaui target. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini wujud kerja sama dan soliditas semua pihak,” tambahnya.
Melalui LKPj ini, Pemprov Jawa Timur berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Timur.
