SIDOARJO, transnews.co.id – Guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan. Dari data Bank Indonesia, Indeks Elekronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) tahun 2023 sebesar 98,3 persen atau naik menjadi 99,3 persen di tahun 2024.
Bupati Sidoarjo, Subandi mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas untuk rutin melakukan sosialisasi sistem pembayaran non-tunai. Menurutnya, kebiasaan ini akan membentuk budaya transaksi digital di tengah masyarakat, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan puskesmas, hingga belanja di warung UMKM.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” katanya saat membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (13/8/2025).
Ia juga mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai, khususnya QRIS, di seluruh lini pemerintahan.
“Kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran agar terhindar dari permasalahan hukum. Sebab, seluruh pembayaran daerah harus transparan, akuntabel, modern, dan berdaya saing.
“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar, sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Subandi.
Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menegaskan literasi keuangan adalah pondasi agar digitalisasi ekonomi dapat berjalan optimal.
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelas Ridzky.
