Poso, Sulteng – Transnews.co.id – Jelang idul fitri 1441H, tugas dan tanggungjawab Gugus Satuan Tugas, Tapal Batas Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan di Desa Manyoa, Kecamatan Pamona Selatan, semakin meningkat.
Sementara Porsenil yang ditugaskan ditempat itu, hingga saat ini belum mendapatkan Alokasi anggaran operasional, sehingga segala bentuk aktivitas yang dilakukan hanya menggunakan Dana pribadi.
Berdasarkan pantauan Crew media cyber Nasional TransNews, atas kondisi Gugus Satuan Tugas yang terdiri Dinas Kesehatan – PKM Pendolo dan Monyoa, Unsur TNI Kompi IV Batalyon B 714/SM Kodim 1307 Poso, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Poso, Porsenil Polsek Pamona Selatan, Satpol PP, dan Jajaran Linmas Desa Panda Jaya, saat ditemui ditempat itu, hingga saat ini (18/05/20) terkesan diabaikan.
Seperti yang diungkapkan sejumlah porsenil yang enggan dipublikasikan namanya, yang bertugas selama pos Covid-19 menjelaskan, bahwa selama mereka ditugaskan secara bergilir di pos pengamanan Covid-19 di perbatasan Sulteng – Sulsel, perihal biaya akomodasi, transfortasi, hingga saat ini belum mereka dapatkan.
“Kami meminta perhatian dari pihak yang bertanggung jawab dengan anggaran operasional Gugus Satuan Tugas di Pos Tapal Batas ini Pak. Bisa dibayangkan pak. Selama kami ditugaskan disisni secara bergilir, setiap harinya 25 orang. Biaya akomodasi – transfortasi hingga konsumsi kami, karena tugas, kami yang tanggung sendiri” Keluhnya.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan persoalan pasilitas Istrahat dan fasilitas penerangan brserta Alat Pelindung Diri (APD).
“Celakanya pasca kunjungan Bapak Gubernur, lagi-lagi yang datang hanya Mie instan merk Sejati Pak. Parahnya lagi penerangan Posko tidak memadai. Perlengkapan APD serba kekurangan, sementara kita siaga 1x24jam” imbuhnya yang diaminkan oleh seluruh porsenil yang sedang bertugas di tempat itu.
Pada Kesempatan yang sama, Kapolsek Pamona Selatan, Ipda Andhi Setyawan, S.Tr.K saat ditemui ditempat itu, membenarkan keluhan sejumlah porsenil tersebut.
Andhi dalam keterangannya kepada crew TransNews.co.id, menyampaikan bahwa posko ditempat ini bukan kemauan yang diminta, tapi karena kondisi covid-19 kita diharuskan membackup tenaga kesehatan yang betugas dilapangan.
“Ini Bukan keinginan kita, tapi karena Petugas Kesehatan tidak punya otoritas menghentikan kendaraan, maka kita dari Kepolisian, Perhubungan, TNI dan Satpol PP diharuskan membackup tenaga kesehatan yang betugas di pos covid-19 batas ini. Adapun perihal anggaran Posko, hingga saat ini kita tidak mengetahui apa-apa, seperti keluhan porsenil disini” terang Andhi Ditawan diamini sejumlah porsenil yang mendampinginya.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif LSM Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI INDONESIA), Andi Samsu Alam, SH,S.Sos, saat diminta tanggapannya, menyayangkan sikap penanggung jawab pengelolah anggaran covid-19, yang tidak tanggap dengan kondisi porsenil yang sedang bertugas dilapangan.
“Kami prihatin dan menyayangkan sikap penanggung jawab pengelolaan anggaran Gugus Satuan Tugas. Semestinya porsenil Gugus Satuan Tugas yang ditugaskan ditempat di Batas itu, diprioritaskan, mengingat perbatasan ini merupakan gerbang vital arus masuk orang ke wilayah sulteng” kata Andi Samsu Alam.
Selain itu, Kata Andi Samsu Alam bahwa pihaknya akan melakukan investigasi penelusuran aliran anggaran Covid-19 di Daerah Kab Poso.
Ditempat terpisah, Kasi Trantib Kecamatan Pamona Selatan, Salmon Pakeda, SH, saat dikonfirmasi via phone seluler membenarkan kondisi tersebut, selanjutnya meminta kepada unsur terkait agar dapat memperhatikan kondisi porsenil yang sedang bertugas di daerah itu. (Al)
