BUMN nampaknya sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Pasalnya, perusahaan milik negara yang bergerak dibeberapa sektor vital ini tengah mengalami kerugian.
Hal ini diungkap sendiri oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mengonfirmasi bahwa utang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp500 triliun. Beliau mengatakan, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex). (finance.detik.com,4/6/2021)
Sebagai masyarakat awam mungkin kita akan merasa aneh saat mendengar kata untung-rugi pada perusahaan milik negara. Seolah-olah negara tengah berjual beli dengan rakyatnya. Di lain sisi yang selama ini dipahami, BUMN itu berfungsi untuk menyejahterakan rakyat dengan memenuhi semua kebutuhan rakyat.
Sedangkan yang terjadi saat ini adalah seolah-olah perusahaan milik negara ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan semata.
Disinyalir telah terjadi salah urus pada tubuh perusahaan milik negara ini sehingga orientasinya adalah untung-rugi bukan untuk menyejahterakan rakyat. Fungsi bisnis BUMN akhirnya lebih menonjol daripada fungsi pelayanannya.
Ironisnya fungsi bisnis ini pun ternyata tak berjalan. Alih-alih memberi untung besar pada negara, pengelolaannya yang buruk membuat BUMN justru menjadi salah satu sumber masalah bagi negara.
Beberapa BUMN diketahui telah menjadi sarang korupsi yang berujung pada kerugian negara dengan nilai yang fantastis. Sementara yang lainnya terjebak dalam utang yang menggunung atau rugi akibat salah urus. Padahal di saat sama, keuangan negara sedang dalam kondisi nyaris kolaps.
Di lain sisi banyak yang berspekulasi bahwa BUMN bukan milik negara lagi, melainkan milik segelintir orang hingga sesuka hati dalam mengelolanya. Saat BUMN untung, pihak tertentu saja yang menikmati.
Sementara ketika merugi dan berutang seperti saat ini, masalahnya dibagi-bagi kepada rakyat. Tentu, rakyat lagi yang diminta untuk menyelamatkan BUMN dengan berbagai kenaikan pajak misalnya.
Cara pandang kapitalistik yang lahir dari pemikiran Kapitalisme telah menggerogoti perusahaan milik negara ini dari dalam, hingga mengakibatkan kerapuhan dan keroposnya sendi-sendi pertahanan ekonomi negeri.
Tentu kita tidak menginginkan perekonomian negeri ini jatuh dengan tumbangnya berbagai perusahaan milik negara karena kerugian dan lilitan hutang. Untuk itu dibutuhkan solusi yang tepat dan efesien untuk mengatasi nya.
Cara pandang Islam bisa menjadi alternatif bagi permasalahan negeri. Karena Islam adalah agama yang sempurna, dari keyakinan ini kita bisa buktikan bahwa ajaran Islam mampu menjadi pemecah persoalan negeri ini.
Dalam Islam, kepemilikan umum seperti migas dan sumber daya alam tidak boleh diprivatisasi. Privatisasi berarti akan meniadakan hak-hak publik menggunakan dan mengonsumsinya. Industri yang bergerak di sektor kepemilikan umum yaitu BUMN, harus bebas dari privatisasi.
Hal ini sesuai dengan hadits dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga halyaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram.
Jika diibaratkan tangan kanan dan kiri, maka BUMN adalah tangan kiri bagi tangan kanan (negara). Keduanya harus bersinergi agar hak-hak publik atas kekayaan alam bisa dinikmati secara adil dan bijaksana.
Adapun, keterlibatan swasta hanya sebagai pekerja dengan akad ijarah/kontak. Maka dalam pandangan Islam tidak boleh ada kontrak karya apalagi dengan negara lain karena hal ini bisa menjadi jalan penjajahan.
Begitupun negara tidak boleh mengambil untung dari harta milik rakyat ini. Karena sang Khalik telah mengamanahkan harta milik umum ini kepada penguasa untuk dikelola, adapun hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Semua itu pernah terwujud nyata, bukan hanya sebatas konsep saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan terkemuka seperti Will Durant, dalam The Story of Civilization(vol. XIII, hal. 151) mengakuinya. Ia menulis, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka.
Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. ”Maka,jika pembagian harta ini jelas, maka jelas juga orientasinya”.
Negara akan fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat tanpa untung-rugi melalui BUMN. Disisi lain ekonomi negara kuat karena ditopang dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berdaulat. Wallahu’alam.
Penulis: Lilis Suryani, Ibu Rumah Tangga Warga Bandung
