Serang, transnews.co.id-Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, Ria Mahdia Fitri mendorong Pemprov Banten untuk meningkatkan Indek Demokrasi Indonesia di Provinsi Banten.
“Pemerintah harus lebih membuka ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat,”tegas Ria saat menghadiri Rapat Koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, KP3B,Curug Kota Serang Rabu, (4/3/2020).
Ria mengatakan, tantangan demokrasi di Banten adalah gesekan yang terjadi antar masyarakat. Salah satu contoh saat terjadi pemilihan anggota legislatif lalu.
Menurutnya, gesekan tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan politik dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah, khususnya Badan Kesbangpol, untuk lebih memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,”ujarnya.
Menjawab permintaan Ria, Kepala Badan Kesbangpol Ade Ariyanto mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten pada tahun 2018 berada dalam level sedang, yakni 73,78. Mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI tahun 2017 yang hanya mencapai 73,72.
Menurut Ade Ariyanto, IDI di Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional, dimana pada tahun 2018 mencapai 72,39 dan tahun 2017 mencapai 72,11.
“IDI menggambarkan secara kuantitatif tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, IDI juga merupakan ukuran kinerja pemerintahan,”jawabnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al-Muktabar, menyebutkan Pemerintah Provinsi Banten sudah menjalankan demokratisasi dalam berbagai hal. Selama ini Pemprov Banten sudah membuka saluran aspirasi dari masyarakat. Salah satunya, dalam perencanaan pembangunan.
Dimana, lanjut Sekda, musrenbang tersebut diselenggarakan secara bottom up dari tingkat kelurahan sampai dengan nasional. Selain itu, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi selalu berjalan lancar dan damai.
“Ini bukti demokratisasi di Banten berjalan dengan baik,” tandasnya.(AE) Editor:Nas
