TRANSNEWS.CO.ID – Presiden Joko Widodo dikenal dunia dan masyarakat sangat perhatian pada Papua. Menurut Duta Besar Pamong Papua Michael Manufandu menilai sebenarnya semua Presiden Indonesia sebelumnya juga sangat perhatian dengan Papua. Hanya saja, ia menilai selama enam tahun menjabat Jokowi telah memberikan perhatian luar biasa. Secara pribadi Jokowi bersama istrinya sudah 15 kali berkunjung ke Papua. “Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan,sekarang meningkat pesat. Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya,”ujarnya seusai menjadi narasumber Webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia.
Dirinya mengaku menjadi saksi bahwa pembangunan di Papua sangat maju bahkan lebih maju dari Negara-Negara pasifik yang bisa membangun jalan 4231 km,menurutnya semua wilayah bisa dilewati mobil. Papua terdiri dari 42 kabupaten dan 560 distrik, bahkan ada 5 landasan internasional,bahkan sekarang sudah ada listrik, ini kemajuan spektakuler,”paparnya.
Menurutnya, saat ini Pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya. Dengan kata lain memberikan wewenang anggaran besar kepada Pemerintah dengan tidak melakukan intervensi anggaran luar biasa. “Di propinsi lain tidak begitu,saya selalu berpesan kepada Gubernur untuk mengemban amanah ini sebaik mungkin.Dana Otsus Papua adalah kebijakan yang brilian. Seperti dalam bidang pendidikan,beasiswa bagi orang Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan Luar Negeri,Jadi ga ada pembatasan dan diskriminasi, siapa yang punya bakat silahkan,”terangnya.
Terkait isu korupsi di Papua, selama ini tidak ada bukti pasti di mata hukum,hanya saja waktu terakhir Kapolda menyebut adanya pejabat yang masih aktif dan tidak aktif terlibat kasus dugaan dana Covid-19.
hal serupa juga bahwa dirinya menepis isu tidak ada pembatasan informasi atau sensor di Papua,menurutnya bila mau menanyakan berapa lama serta tujuannya itu alasan keamanan kesehatan bagi pengunjung dari luar,pasalnya kondisi geografis Papua, pegunungan serta hutan yang menantang. “Sering dengar ada kasus korupsi, tapi untuk pembuktian di depan hukum belum ada. Apalagi, pengawasan anggaran dari tiap inspektorat sangat ketat. Belum lagi, KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Kalau ada isu itu didramatisir atau dibesar-besarkan,”tandasnya.
Papua Podcast Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia (PETI). DR. Michael Manufandu, MA Duta Besar Senior Pamong Papua. Penanggap dari Pieter Tesch Human Right Expert, Chelsea Hamilton young professional accountan, John Smith International student UK.
Komentar ditutup.