Garut,transnews.co.id- Pemberitahuan adanya dugaan oknum agen nakal yang mencairkan Bansos tanpa sepengetahuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga tidak memberikannya kepada penerima manfaat yang mengadu terus menggelinding seperti bola salju.
Kejadian tersebut mendapat perhatian khusus dari wakil rakyat DPRD Garut. H. Deden Sopian, S.Hi selaku Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Garut.
H Deden saat dimintai tanggapan Senin (26/4/2021) menyampaikan bahwa program pemerintah sudah benar dalam melindungi rakyatnya, terutama rakyat tidak mampu yang secara hakiki harus dilindungi oleh negara, hanya dalam pelaksanaannya masih kurang dimaknai oleh unsur pemerintahan dibawahnya, dan sepertinya mereka gagal fokus,”ucapnya.
Dikatakannya, perlindungan terhadap rakyat miskin bukan hanya menggunakan ilmu administrasi, tentunya harus menggunakan hati nurani tatkala ada masyarakat yang tidak terlindungi.
Menurutnya, kenyataan yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, baik BPNT maupun PKH itu adalah mereka yang tidak kebagian atau tidak menerima dan memelas ke pemerintahan setempat itu harusnya dicarikan solusi dan bukan hanya diperbincangkan,”ungkapnya.
Mantan Kepala Desa 2 periode ini menambahkan, disaat ada warga yang layak bahkan patut untuk mendapatkan perlindungan bagi rakyat miskin, tetapi pada keyataannya mereka tidak menerima maka pihak pemangku pelayanan masyarakat dibawah masa iya cukup menjawab dengan “tidak tercatat dan atau bersikap saling menyalahkan.
“Masyarakat yang sangat membutuhkan itu tidak perlu penjelasan, tapi mereka butuh solusi,” paparnya.
Disinggung siapa yang harus menyelesaikannya, H Deden mengatakan, pertanyaan seperti ini yang sering kami terima terkait realita tersebut.
“Masalah ini menjadi tugas bersama untuk menuntaskannya. Secara kepemerintahan ada tahapan dalam menempuh kebijakan dan kebijaksanaan,” ucapnya.
