Menu

Mode Gelap
Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Natal 2025 di Surabaya Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman, Forkopimda Sidoarjo Pantau Gereja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Jatim 2 Tahap Finishing, Addendum 14 Hari  Kominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR!, Dorong Peningkatan Status Kabupaten/Kota Bupati Sidoarjo Tinjau Longsor Bantaran Sungai di Desa Temu, Instruksikan Penanganan Darurat Perkuat Tata Kelola Digital, Ribuan Desa di Jawa Timur Terima Hibah Komputer dari Korsel

DAERAH

Ketua Komisi V DPRD Jabar: Hindari Kemarahan, Pengantar Bansos Jangan Gunakan Atribut Kantor

LOGOS TNbadge-check

Kota Bandung, transnews.co.id-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar dari fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (24/4/2020) mengatakan,untuk menghindari konflik, tukang pos itu jangan pakai baju pos, gojek yang nganterin jangan pakai jaket yang hijau.

Dia juga mengimbau warga untuk aktif melakukan pendataan ulang terkait dengan bantuan sosial (bansos) ke RW setempat. Pasalnya, telah ada revisi kebijakan soal pendataan siapa saja warga yang berhak mendapat bansos selama Covid-19 ini.

Dalam revisi kebijakan tersebut, RT dan RW se-Jawa Barat diperintahkan untuk kembali mendata warga penerima bansos sejak tanggal 20-25 April 2020. Sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam pendataan.

“Revisinya adalah RT/RW se-Jawa Barat mulai tanggal 20-25 April 2020 itu ditugaskan untuk mendata orang miskin baru atau memasukan data orang miskin baru di kawasan di wilayah kerja mereka masing-masing.

“Silahkan semua daftar ke RT/RW masing-masing, supaya masuk namanya. Kalau masuk namanya, kemungkinan dapat,” ujarnya.

Ia memaparkan, warga yang sudah didata oleh aparat kewilayahan setempat untuk bersabar karena akan diolah oleh petugas. Sebab, penyalurannya dilakukan beberapa tahap.

Kendati demikian, Abdul Hadi tidak menampik jika terdapat keterbatasan jangkauan ke warga hingga anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar. Oleh karena itu,ia mengimbau warga setempat untuk secara sukarela memberikan bantuan kepada tetangganya.

“Gerakan warga membatu warga, kalau saya sih mengimbau agar satu RT satu RW tahu yang berkecukupan siapa yang tidak bisa makan siapa, kemudian galang dana. Nanti dibuat jadwal oleh RT itu pasti semua selesai dan tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.

Ia pun menyebut memang perlu ada kerja keras dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk berkoordinasi dengan pusat agar bantuannya dapat turun bersamaan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan pada masyarakat.

“Pihaknya telah mengusulkan pada Gubernur Jabar agar pengantar Bansos tersebut jangan memakai atribut kantornya, baik jaket maupun lainnya,”pungkas Hadi.***(Nas)

Baca Lainnya

Aspidum Kejati Jatim Dicopot, Kejagung Lakukan Pemeriksaan Internal

4 April 2026 - 07:57

BPBD Jatim Tetap Layani Kebencanaan di Bangkalan Saat Penerapan WFH

3 April 2026 - 18:37

Beri Uang Pembinaan, Ketua DPRD Jepara Bakar Semangat Atlet Karate di Kejurprov Jateng

3 April 2026 - 18:02

Pemkab Sidoarjo Terapkan WFH Setiap Jumat, Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital ASN

2 April 2026 - 19:32

News Trending DAERAH