Sebagai wujud perhatian kepada faktor kesehatan masyarakat, pemerintah tetap menganggarkan masalah kesehatan. Hingga September 2021, realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp170,8 triliun, tumbuh 60,6 persen (yoy), membaik dari tahun lalu 58,5 persen (yoy), dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 511,7 ribu pasien, pengadaan 107,3 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti penerima bantuan iuran JKN dan bantuan operasional kesehatan).
Demikian pula dengan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp304,1 triliun (86,2 persen dari pagu), dimanfaatkan antara lain untuk BLT desa, diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan, subsidi bunga UMKM, program prakerja, bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,1 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Rp541,5 triliun, atau 68,1 persen dari pagu.
Pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibanding pada 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Kemajuan signifikan dari PEN terjadi pada kluster perlindungan sosial dan kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, juga menjelaskan fokus strategi APBN adalah percepatan vaksinasi terus dilakukan sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali. “Belanja negara (APBN) memang diotimalkan untuk menuju pemulihan ekonomi. (Indonesia.go.id)
